"Indonesia berparlemen" Sejarah Demokrasi Indonesia

. 

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta. Walaupun tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Untuk pertama sekali pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikusno Tjokrosujono. Di dalam anggaran dasar di terangkan bahwa GAPI berdasar kepada: 1. Hak untuk menentukan diri sendiri 2. Persatuan nasional dari seluruh, bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan sosial. 3. Persatuan aksi seluruh pergerakan IndonesiaDi dalam konfrensi pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan "Indonesia berparlemen". Pada September 1939 GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme dimana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dimana pemerintahan tersebut bertanggungjawab kepada parlemen tersebut. Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua lapisan rakyat Indonesia. Seruan itu disambut hangat oleh pers Indonesia dengan memberitakan secara panjang lebar mengenai GAPI bahkan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme juga diuraikan secara khusus. GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939 dimana tidak kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat memprogandakan tujuan GAPI. Selanjutnya GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah "Indonesia Raya" bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya. Dalam kongres ini berdengunglah suara dan tututan "Indonesia berparlemen". Keputusan yang lain yang penting diantaranya, penerapan Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak. Karena situasi politik makin gawat akibat keadaan menuju Perang Dunia II, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan inheemse militie dan memperketat izin mengadakan rapat. Sumber: Wikipedia. Foto: Rapat di Gang Kenari pada tanggal 25 Desember 1939. Gedung Gang Kenari sekarang jadi Museum H.Thamrin....

Vivere Pericoloso, Ever Onward, Never Retreat

“No Sir!, kami tidak akan ambruk! Bersama-sama Rakyat Indonesia, kita akan pecahkan segala kesulitan-kesulitan itu, bersama-sama kita akan ganyang segala kesulitan-kesulitan itu”.

Bung Karno, 17 Agustus 1964. Ditengah pergolakan paska-kemerdekaan, para lawan politiknya meramalkan, bahwa Indonesia akan ambruk secara ekonomi pada awal 1964. Ternyata tidak.

Lalu mereka katakan, bahwa pada Oktorber 1964 Indonesia akan “collapse”. Sebagai jawaban, di Hari Kemerdekaan, sang Pemimpin Besar Revolusi berkata: “No Sir!, kami tidak akan ambruk!” Dan terbukti, Indonesia memang tidak ambruk … sampai sekarang! Ditengah keadaan porak-poranda saat ini, akibat ulah setan korupsi, kolusi dan nepotisme! Kita harus bangkit dan berusaha lebih sungguh, bekerja lebih keras, membanting tulang, dan berkurban untuk membangun INDONESIA. Ini waktunya untuk lebih tekun berdoa, menangis dan menjerit kepada Tuhan bagi bangsa ini. Bahkan, meneruskan pekik sang proklamator:“Sungguh: Kamu bukan bangsa cacing, kamu adalah Bangsa berkepribadian Banteng! Ayo, maju terus! Jebol terus! Tanam terus! Vivere pericoloso! Ever onward, never retreat!

INDONESIA pasti menang!”

Indonesia Raya juga milik Negara Federal

Setelah tahun 1947 bermunculah sejumlah negara federal di Indonesia. Negara dan daerah otonom kemudian membentuk Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS, adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Republik Indonesia Serikat terdiri beberapa negara bagian, yaitu:

Negara Republik Indonesia (Ibukotanya Yogyakarta)

Negara Indonesia Timur

Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta

Negara Jawa Timur

Negara Madura

Negara Sumatera Timur

Negara Sumatera Selatan

Di samping itu, ada juga wilayah yang berdiri sendiri (otonom) dan tak tergabung dalam federasi, yaitu:

Jawa Tengah

Kalimantan Barat (Daerah Istimewa)

Dayak Besar

Daerah Banjar

Kalimantan Tenggara

Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir)

Bangka

Belitung

Riau

Republik Indonesia Serikat bubar pada tanggal 17 Agustus 1950, dilanjutkan dengan Republik Indonesia Negara Kesatuan (NKRI). Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yaitu Konstitusi RIS. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para Pimpinan Negara/Daerah dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS. Lalu apakah lambang negara, lagu kebangsaan berbeda ? Ternyata tidak. Pancasila dengan kata yang sedikit berbeda dengan Pancasila 1945, tapi hampir sama. Yang berbeda dengan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hanya Undang Undang Dasar yang tentu saja membedakan dengan konstitusinya juga termasuk sistim pemerintahannya. Karena federalis, maka RIS bukanlah pemerintahan yang sentralistik tapi desentralistik. Sumber tulisan: Wikipedia. Video diatas menggambarkan kalau daerah otonom Kalimantan Barat saat dikunjungi oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, maka anak-anak sekolah diwilayah itupun menyanyikan Indonesia Raya. Jangan lupa pula kalau gambar Garuda Pancasila yang membuatnya khabarnya adalah Sultan Hamid ke II , Sultan dari Kalimantan Barat. 

Sejarah berdirinya RSJ Lawang.

Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka secara resmi pada tanggal 23 Juni 1902. Pengerjaan mendirikan rumah sakit ini dimulai tahun 1884 berdasarkan Surat Keputusan pemerintah Belanda tertanggal 20 Desember 1865 No.100. Sebelum Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka, perawatan pasien jiwa diserahkan kepada Dinas kesehatan Tentara (Militaire Gezondheids Dienst) di Jawa Timur. Dalam rangka memperlancar penyaluran pasien ke masyarakat Hulshoff Pol mengajukan rencana perluasan Rumah Sakit Jiwa kepada Departemen Van Onderwijs en Eeredienst. Dimana pada tahun 1909 jumlah pasien mencapai 1.171 dan usaha-usaha perluasan rumah sakit untuk dapat menampung pasien amat mendesak. Pada waktu itu beratus-ratus pasien jiwa masih dititipkan di beberapa penjara sebelum dikirim ke rumah sakit jiwa. Dalam kurun waktu 1905 - 1906 tercatat salah seorang dokter Indonesia pertama yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Lawang adalah Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat , yang bersama-sama Dr. Soetomo melancarkan pergerakan bangsa pertama yaitu Boedi Oetomo. Pada saat itu Dr. KRT. Radjiman Wedio diningrat telah mengembangkan pendekatan terapi alternatif dengan pendekatan “ Rassen Psychologie “ Usaha perluasan mendapat ijin, dengan pembangunan anex (tambahan gedung) Rumah Sakit Jiwa Lawang di desa Suko, terletak lebih kurang 1 km ke arah timur di lereng kaki pegunungan Bromo ( Tengger ). Antara tahun 1929 – 1935 kedua RSJ tersebut, Rumah Sakit Jiwa Lawang dan RSJ - anex Suko ditangani oleh 7 orang dokter dan seorang profesor wanita, dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 1.200 tempat tidur. Pada waktu itu RSJ Lawang dikembangkan menjadi pusat penelitian otak. Tahun 1940 jumlah pasien mencapai 3.400 dan pada tahun 1941 meningkat menjadi 4.200 oleh karena harus menampung pasien jiwa lain dari Jawa Timur. Usaha pengadaan fasilitas rumah sakit dan rumah perawatan (Doorganghuizen) merupakan suatu perkembangan yang penting dalam dunia psikiatri. Untuk meningkatkan pelayanan perawatan pasien di Rumah Sakit Jiwa Lawang, pada waktu itu mulai diadakan kegiatan terapi kerja dan bermacam-macam persiapan untuk usaha hiburan. Dalam upaya memperlancar penyaluran pasien mental ke masyarakat, sejak tahun 1926 Rumah Sakit Jiwa Lawang mengantarkan kembali pasien yang sudah tenang ke desanya. Disusul dengan konsep Doorganghuizen yang diajukan oleh Travaglino. Bagi pasien yang mengalami defek/kronis dan sudah tenang, ditampung pada koloni pertanian ( Werkenrichtingen ). Dalam kurun waktu 1942 - 1945, Rumah Sakit Jiwa Lawang mengalami penurunan pelayanan, karena kurangnya sarana perawatan dan adanya penyakit menular, jumlah pasien menurun sampai 800 orang. Tahun 1947 jumlah pasien : 1.200 orang, gabungan antara anex Suko dan Rumah Sakit Jiwa Lawang. Pada tahun 1950-1966 Rumah Sakit Jiwa Lawang menerima pasien dari RSJ Pulau Laut (Kalimantan Selatan) sebanyak 120 pasien dan 40 orang pegawai. Sumber: http://www.rsjlawang.com/profil.html
Foto Dr D.J. Hulshoff Pol direktur RS Jiwa Lawang sekitar tahun 1912-1914

Dr. Johannes Leimena

Dr. Johannes Leimena (lahir di Ambon, Maluku, 6 Maret 1905 – meninggal di Jakarta, 29 Maret 1977 pada umur 72 tahun). Dirinya, adalah salah satu pahlawan Indonesia. Ia merupakan tokoh politik yang paling sering menjabat sebagai menteri dalam kabinet Republik Indonesia dan satu-satunya Menteri Indonesia yang menjabat sebagai Menteri selama 21 tahun berturut-turut tanpa terputus. Leimena masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda, sejak Kabinet Sjahrir II (1946) sampai Kabinet Dwikora II (1966), baik sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Wakil Menteri Pertama maupun Menteri Sosial. Selain itu Leimena juga menyandang pangkat Laksamana Madya (Tituler) di TNI-AL ketika ia menjadi anggota dari KOTI (Komando Operasi Tertinggi) dalam rangka Trikora. Pada tahun 1914, Leimena hijrah ke Batavia (Jakarta) dimana ia meneruskan studinya di ELS (Europeesch Lagere School), namun hanya untuk beberapa bulan saja lalu pindah ke sekolah menengah Paul Krugerschool (kini PSKD Kwitang). Dari sini ia melanjutkan pendidikannya ke MULO Kristen, kemudian melanjutkan pendidikan kedokterannya STOVIA (School Tot Opleiding Van Indische Artsen), Batavia. Keprihatinan Leimena atas kurangnya kepedulian sosial umat Kristen terhadap nasib bangsa, merupakan hal utama yang mendorong niatnya untuk aktif pada "Gerakan Oikumene". Pada tahun 1926, Leimena ditugaskan untuk mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di Bandung. Konferensi ini adalah perwujudan pertama Organisasi Oikumene di kalangan pemuda Kristen. Setelah lulus studi kedokteran, Leimena terus mengikuti perkembangan CSV yang didirikannya saat ia duduk pada tahun ke 4 di bangku kuliah. CSV merupakan cikal bakal berdirinya GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) tahun 1950. Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Dengan keaktifannya di Jong Ambon, ia ikut mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Perhatian Leimena pada pergerakan nasional kebangsaan semakin berkembang sejak saat itu. Karena adanya perubahan sistim pendidikan kedokteran di Hindia Belanda pada tahun 1927 yaitu STOVIA ditutup dan didirikan GHS (Geneeskunde Hogeschool atau Sekolah Tinggi Kedokteran), maka setelah menempuh setengah pendidikan kedokterannya di STOVIA, ia sempat melanjutkan pendidikan sebagai dokter di GHS itu di Jakarta yang diselesaikannya pada tahun 1930. Leimena mulai bekerja sebagai dokter sejak tahun 1930 . Pertama kali diangkat sebagai dokter pemerintah di "CBZ Batavia" (kini RS Cipto Mangunkusumo). Tak lama ia dipindahtugaskan di Karesidenan Kedu saat Gunung Merapi meletus. Setelah itu dipindahkan ke Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung. Di rumah sakit ini ia bertugas dari tahun 1931 sampai 1941. Dizaman Jepang dan Revolusi (1942-1945) bertugas di Rumah Sakit Tanggerang. Pada tahun 1945, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) terbentuk dan pada tahun 1950, ia terpilih sebagai ketua umum dan memegang jabatan ini hingga tahun 1957. Selain di Parkindo, Leimena juga berperan dalam pembentukan DGI (Dewan Gereja-gereja di Indonesia, kini PGI), juga pada tahun 1950. Di lembaga ini Leimena terpilih sebagai wakil ketua yang membidangi komisi gereja dan negara. Ketika Orde Baru berkuasa, Leimena mengundurkan diri dari tugasnya sebagai menteri, namun ia masih dipercaya Presiden Soeharto sebagai anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) hingga tahun 1973. Usai aktif di DPA, ia kembali melibatkan diri di lembaga-lembaga Kristen yang pernah ikut dibesarkannya seperti Parkindo, DGI, UKI, STT, dan lain-lain. Ketika Parkindo berfusi dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia, kini PDI-P), Leimena diangkat menjadi anggota DEPERPU (Dewan Pertimbangan Pusat) PDI, dan pernah pula menjabat Direktur Rumah Sakit DGI Cikini. Pada tanggal 29 Maret 1977, J. Leimena meninggal dunia di Jakarta. Sebagai penghargaan kepada jasa-jasanya, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No 52 TK/2010 pada tahun 2010 memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. Leimena. (Sumber Wikipedia yang diperbaiki).
Foto: Dr Leimena di Kemayoran Jakarta, pada akhir tahun 1947 menyambut kedatangan Horace Merle Cochran dari Amerika Serikat, Cochran selaku ketua Komisi Tiga Negara (KTN). KTN dibentuk dalam rangka perundingan Indonesia-Belanda 1947-1948 (Renville dan Kalurang)

Bemo berumur 50 tahun

Tidak terasa kedaraan dari pabrik Daihatsu ini sudah berumur 50 tahun (1962-2012). Bemo adalah singkatan dari "becak motor" dan merupakan kendaraan bermotor roda tiga yang biasanya digunakan sebagai angkutan umum di Indonesia. Bemo mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962, pertama-tama di Jakarta dalam kaitannya dengan Asian Games 1962 yang adalah Asian Games yang ke-4. Belakangan kehadiran bemo dimaksudkan untuk menggantikan becak. Namun rencana ini tidak berhasil karena kehadiran bemo tidak didukung oleh rencana yang matang. Bemo tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, Denpasar, dll. karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, dan dapat melaju jauh lebih cepat daripada becak. Bemo yang mulanya beroperasi seperti taksi, belakangan dibatasi daerah operasinya di rute-rute tertentu saja, dan akhirnya disingkirkan ke rute-rute kurus yang tak disentuh oleh bus kota. Di Jakarta, bemo mulai disingkirkan pada 1971, disusul oleh Surabaya dan Malang pada tahun yang sama. Pada 1979, Pemerintah Daerah Surakarta mengambil langkah yang sama. Itu teorinya, tapi pada tempat tertentu seperti Bendungan Hilir, Bemo masih beroperasi. Bagaimana mungkin ? Bukankah pabriknya sudah tutup ? Itu teorinya juga, di Jakarta dan Bogor ada pabrik dan bengkel Bemo. Dan inilah usaha rakyat kecil yang menjalankan teknologi tepat guna....sampai nanti pabriknya di grebek Kementerian perhubungan. Foto: Saat pertama kali Bemo beroperasi tahun 1962 di Jakarta.

Mereka Bicara tentang Hari Kebangkitan Nasional

Sumber RRI