Prof Slamet Iman Santoso

Prof. Slamet Iman Santoso 1907-2004
Oleh Prof Dr Sarlito Wirawan Sarwono
03 November 2007
Beberapa mahasiswa di tahun 1960-an (ketika saya masih kuliah di Fakultas Psikologi UI) pernah menyebutnya "si Kelinci", bukan karena telinganya atau giginya yang seperti kelinci, melainkan karena bajunya yang selalu putih-putih dan rambutnya yang juga putih, sehingga seperti kelinci putih. Dan memang sejak saya mengenal beliau di tahun 1961 (saya mulai menjadi mahasiswa psikologi UI), sampai terakhir kali saya (sebagai dekan Fakultas Psikologi UI) menengok beliau pada bulan Maret 2003 (dalam rangka Dies Fakultas Psikologi UI ke 50), saya tidak pernah melihat beliau berbusana selain putih. Tetapi buat saya, putih bersih itu bukan hanya menunjukkan keunikkan berbusana (kondangan ke pengantin pun tetap serba putih, bahkan mobilnya pun VW Kodok warna putih), melainkan mencerminkan kebersihan hatinya.
Saya selalu ingat salah satu ajaran beliau, "Jadi orang itu harus pintar dan jujur. Orang pintar tetapi tidak jujur akan jadi penipu; orang jujur yang tidak pintar selalu ditipu; sedangkan orang bodoh dan tidak jujur paling-paling jadi maling ayam yang tertangkap pula".
Ucapan beliau itu bukan seperti ucapan kebanyakan selebritis zaman sekarang (dari artis sampai politisi) yang hanya jadi hiasan bibir belaka. Pak Slamet (demikian para mahasiswa memanggilnya) sendiri adalah seorang yang sungguhsungguh bersahaja dan konsisten, serta konsekuen dengan ucapan-ucapannya. Salah satu konsekuensinya adalah beliau tidak pernah jadi rektor UI (apalagi jadi menteri), walau pun sudah berkali-kali menjabat sebagai Pembantu Rektor I, bahkan pernah menjadi Pejabat Ketua Presidium IKIP Jakarta.
Beliau adalah seorang yang sangat lurus, walau pun jarang sekali beliau mengucapkan "ikhdinaz sirotol mustakim", apalagi menghujani mahasiswanya dengan ayat-ayat yang tidak dimengerti, baik oleh umat maupun oleh pengucapnya sendiri. Tetapi justru hal yang tidak diinginkan Pak Slamet itulah yang sekarang menjadi kenyataan. Negara kita diatur oleh orang-orang pintar yang tidak jujur, sehingga banyak orang yang pandai membaca seribu ayat kitab suci, tampil bersorban dan berjanggut, namun juga melakukan KKN, rebutan jabatan, atau melakukan terorisme atas nama agama.
Di sisi lain, Indonesia sekarang juga dikelola oleh orang-orang bodoh yang tidak jujur. Celakanya, di era reformasi ini mereka tidak cukup puas jadi maling ayam, tetapi mereka bisa juga menduduki kursi legislatif dan eksekutif, sehingga tidak mengherankan jika banyak undang-undang dan peraturan yang justru bisa mengherankan orang-orang yang masih berakal sehat.
Kecemasan Pak Slamet tentang masa depan bangsa sudah timbul sejak ia membacakan pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Psikiatri Fakultas Kedokteran UI di Fakultas Teknik UI, Bandung (sekarang ITB) pada tanggal 3 Maret tahun 1952. Pada waktu itu beliau menyatakan bahwa masalah bangsa yang pada waktu itu sedang mengalami transisi dari era kolonial ke era kemerdekaan, tidak mungkin ditangani oleh para psikiater sendiri. Psikiater hanya bisa mengobati orang-orang dengan gangguan kejiwaan pada masa itu, namun tidak bisa menanganinya sampai tuntas.
Psikiater, misalnya, harus menangani berbagai masalah yang timbul akibat gagalnya sistem pendidikan sehingga banyak murid yang drop out, namun psikiater tidak bisa membantu para guru untuk melaksakana penddikan yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak.
Demikian pula psikiater bisa mengurangi gejala stres pada para pejabat yang pada waktu itu harus mengisi pos-pos penting yang ditinggalkan Belanda, sementara mereka sendiri hanya mantan tentara revolusi yang tidak berpengalaman dan/atau berpendidikan.
Namun psikiatri tidak bisa memecahkan masalah "the right man in the right place". Maka dalam pidatonya itu ia mengusulkan agar di UI ada pendidikan psikologi, yang diawali pada tahun 1953 (dianggap sebagai lahirnya Fakultas Psikologi UI), dengan pembukaan Balai Psikoteknik di UI yang mendidik asisten psikolog. Balai psikoteknik ini kemudian menjadi Jurusan Psikologi dari Fakultas Kedokteran UI, dan pada tahun 1960 menjadi Fakultas Psikologi UI yang berdiri sendiri.
Dalam pidatonya sebagai Doctor HC dalam bidang psikologi, pada tanggal 3 Maret 1973, Prof. Dr (HC) dr. R. Slamet Iman Santoso mengulangi lagi komitmen dan harapannya pada psikologi di Indonesia. Beliau mengatakan daam pidatonya tersebut, "Sekalipun semua usaha sosial di Indonesia mempunyai potensi nation building, namun ilmu Psikologilah yang langsung menghubungi manusia Indonesia, baik yang muda maupun yang tua, baik yang tidak mau berubah, maupun yang saking berubahnya sampai tergelincir. .... Justru dalam negara yang kebudayaan terbentang antara jaman batu di Irian Barat, sampai jaman nuklir dan ruang angkasa, maka peran Psikologi adalah sangat perlu untuk menjadi perantara dalam hal modernisasi".
Sekarang ilmu Psikologi yang pertama sekali dicanangkan oleh pak Slamet itu sudah menjadi ilmu yang mapan dan Alumninya sudah ribuan, tersebar di seluruh Indonesia dan dihasilkan oleh puluhan (konon sudah mencapai angka 70) program studi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa justru pada saat imu Psikologi di Indonesia sedang menuju puncak, kondisi bangsa malah terpuruk sampai tingkat yang paling rendah (antara lain menjadi salah satu negara terkorup dan paling sadis di dunia, di samping juga paling miskin). Apakah Pak Slamet telah salah ketika ia mulai menggagas tentang perlunya pendidikan psikologi di Indonesia 52 tahun yang lalu? Tentu saja tidak. Di berbagai negara maju, psikologi telah dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan manusia, mulai dari pendidikan, sampai dengan periklanan dan konseling perkawinan. Tetapi orang Indonesia nampaknya memang belum siap betul menerima masukan dari psikologi. Sebagai contoh adalah kebijakan pembangunan bangsa, yang menurut psikologi, sejak Repelita I, seharusnya berfokus pada manusia (pendidikan berkualitas tinggi, gaji dan kesejahteraan yang mencukupi, kesempatan untuk berkembang dan berkarir yang sehat). Dalam praktiknya, dengan alasan keterbatasan dana dan sebagainya, maka pembangunan fisiklah yang diutamakan.
Akhirnya pemerintah Suharto tumbang sebagai sebuah rezim yang paling dinista oleh rakyatnya sendiri. Tetapi rezim-rezim yang berikut (Habibi, Gus Dur sampai Megawati), juga tidak terlalu menganggap penting psikologi, karena asyik dengan permainan mereka masing-masing, mulai politik sampai klenik. Bagaimana dengan era SBY-JK? Walau telah diawali dengan tragedi rebutan kursi di DPR, nasib bangsa kita pasti akan membaik jika saja kita mau melaksanakan amanat Prof. Dr (HC) dr. R. Slamet Iman Santoso: fokus pada pembangunan manusia (baca: pendidikan), jadikan bangsa ini sebagai bangsa yang tidak hanya pandai, tetapi sekaligus juga jujur. Diambil dari
http://sarlito.hyperphp.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=12

Mengapa Soekarno "Ganyang Malaysia" ?

Ini disebkan paling tidak karena Soekarno merasa terhina dan terkalahkan dalam percaturan politik Internasional. Awalnya semuanya berkisar pada cita-cita Tungku Abdulrachman (Perdana Menteri Malaya yang merdeka tanggal 31 Agustus 1957) sejak awal 60-an untuk menciptakan Federasi Malaysia (tdd Malaya, Singapura, Serawak Sabah dan Berunai). Indonesia tidak setuju karena ini cuma akal-akalan Inggris untuk mempertahankan Neo Kolonialismenya dengan maksud menggencet Indonesia disegala bidang, khususnya ekonomi. Tapi tanpa persetujuan Indonesia, Federasi Malaysia berdiri juga pada tanggal 16 September 1963. Alhasil naik turunya politik Asia Tenggara juga berpengaruh pada negara-negara dikawasan tersebut. Pada suatu waktu tiba-tiba Indonesia yang penggagas Asia-Afrika mulai dicuekin oleh sejumlah negara yang pernah berkumpul di Bandung tahun 55 itu. Bukan tidak mungkin banyak negara Asia-Afrika ex jajahan Inggris bersimpati pada Malaysia. Bayangkan dalam Peringatan Ulang Tahun ke 10 Konperensi AA di Jakarta pada bulan April 65 tamu anggota yang hadir cuma 36 negara dari 60 anggota. Dan tiba-tiba Yang paling menyakitkan Soekarno juga adalah terpilihnya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tidak tetap. Ini sudah benar-benar penghinaan yang kelewatan pikir Soekarno. Maka ditetapkannya Indonesia keluar dari PBB dan didirikannya CONEFO dengan pusatnya di Jakarta (gedungnya sekarang jadi DPR RI). Tentu saja sejumlah besar negara komunis mendukung. Dibentuknya garis Jakarta Peking Pyongyang. Optimisme Soekarno bukan tidak punya alasan. Bukankah kita baru berhasil menyelenggarakan TRIKORA sehingga Irian kembali. Indonesia memiliki kekuatan militer yang tidak ada taranya saat itu di Asia tenggara. Dan politik dalam negeri juga sedang kuat-kuatnya khususnya atas dukungan mayoritas golongan komunis dan nasionalis. Bukankah rakyat Brunai (katanya) menolak masuk federasi dan disana ada Azhari (bukan Dr Azhari teroris) pemimpin pemberontak yang sejalan pikirannya dengan kaum revolusioner ditanah air. Apa boleh buat kita "Ganyang saja Malasia ini". Di Jakarta diselenggarakanlah demo besar-besaran. Kedutaan besar Inggris didemo dan diduduki. Simbol kerajaan di congkel dan diinjak-injak. Rumah-rumah warga negara Malaysia dan Inggris diserbu (terbanyak oleh Pemuda Rakyat) dan aset milik Ingrris dan Malaysia diambil alih. Dinyatakan menjadi milik Indonesia. Saat itulah Duta Besar Inggris Gilchrist jadi bulan-bulan dimana dirinya dituduh memilik dokumen berisi usaha menghancurkan RI yang jatuh ketangan Waperdam - Menlu Dr Soebandrio. Keadaan memanas dibidang politik ini bukan tidak diikuti konfrontasi fisik. Sejumlah pasukan Indonesia secara sporadis sudah mendarat di wilayah Malaysia. Mereka melakukan sabotase. Dan pasukan Indonesia darat, laut dan udara sudah disiagakan penuh diperbatasan. Andaikata saat itu Soekarno bilang "serang Malaysia", pasti daratan Malaysia sudah diserbu. Tapi keadaan dalam negeri Indonesia saat itu tidak pas. Keadaan sosial ekonomi amat buruk. Ditambah lagi politik yang sangat tidak menguntungkan. Terjadi kucing-kucingan antara kelompok Komunis dan anti Komunis, khususnya antara PKI dan antek-anteknya dengan TNI khususnya Angkatan Darat. Hal ini oleh Soekarno tidak mampu diatasi. Bahkan menurut sejarawan John D. Legge, Politik Konfrontasi bukan dijalankan karena ulah Tungku Abdulrachman dan Inggris, tapi karena strategi politik Soekarno terhadap kebijakan luar negerinya sekaligus mengalihkan perhatian situasi nasional yang buruk dengan harapan justru akan memunculkan persatuan dalam negeri yang menguntungkan semua pihak di Indonesia termasuk meningkatkan semangat nasionalisme. Sejarah konfrontasi yang menurut pihak Sukarnois amat gilang gemilang akhirnya hancur lebur dengan peristiwa G30S PKI dan Soeharo muncul bersama orang dekatnya seperti Adam Malik dan Ali Murtopo diadakanlah Kunjungan Muhibah ke Malaysia. Proyek OPSUS ini mendatangkan semua yang menjadi begitu indah dan gemulai, Abdu Rachman, Razak dan sejumlah petinggi Indonesia, makan nasi minyak dan sejumlah gulai ala Malasia, sambil menyaksikan keprigelan penari Melayu (bukan Lenso) dengan dendang Pak Ketipak Ketipung. Damai-damai kita serumpun..bukaan ?. Bukan hal aneh kalau Malaysia sekarang dianggap kurang ajar macam sekarang oleh Indonesia. Indonesia memang orang yang cinta damai barangkali.

Sidang KNIP pertama yang gaduh itu

Badan KNIP sesuai dengan UUD 1945 adalah hanya sekedar pembantu Presiden. Republik Indonesia belum memiliki badan legislatif sebagaimana mestinya negara Demokrasi. Setelah para anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dilantik tanggal 29 Agustus 1945 di gedung kesenian Jakarta. Pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, sidang KNIP pertama diadakan bertempat di Balai Muslimin jalan Kramat Raya Jakarta. Sidang dipimpin Kasman Singodimedjo. Soekarno tidak hadir, tapi Hatta hadir. Demikian pula sebagaian besar menteri hadir. Sidang hari pertama ini sangat gaduh tidak menentu. Nampaknya para pemuda-mahasiswa yang sudah tidak puas pada golongan tua yang membuat gaduh. Meskipun demikian sidang bisa mengambil keputusan guna meminta hak legislatif kepada presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Rapat berkali-kali ditunda guna merumuskan apa yang diinginkan para hadirin. Karena keadaan masih tetap kacau, Kasman yang tidak dapat menguasai keadaan menyerahkan pimpinan sidang kepada Adam Malik sebagai wakil ketua III. Menanggapi semua kejadian diatas, akhirnya pada hari itu juga selaku pimpinan pemerintah, Wakil Presiden Mohammad Hatta menerbitkan maklumat no X. Isinya antara lain, kepada KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahkan kekuasaan legislatif, ikut menetapkan Haluan Negara, serta untuk kegiatan sehari-hari ditunjuk sebuah Badan Pekerja (BP) yang bertanggung jawab kepada KNIP. Keesokannya, tanggal 17 Oktober 1945 sidang dilanjutkan, dipimpin Latuharhary. Acaranya, mendengarkan pidato Soekarni. Soekarni mengusulkan agar perjuangan RI menjadi lebih Revolusioner. Katanya: “KNIP harus mempunyai pimpinan yang yang bertanggung jawab dan birokrasi bertele-tele harus dihapuskan dari sistim kerja KNIP”. Sekalipun ada usaha dari Sartono dan Latuharhary untuk membela pimpinan KNIP lama (Kasman) dan membela pemerintah, namun sebagian besar anggota sidang setuju agar pimpinan KNIP lama mengundurkan diri dan diganti oleh orang baru. Saat itulah nama Sjahrir dan Amir Sjarifudin disebut-sebut untuk menjadi pimpinan baru. Mereka dicari utusan KNIP dan diundang datang ke Balai Muslimin serta ditunjuk selaku formatir pada pembentukan Badan Pekerja (BP) KNIP. Itulah karir awal Sjahrir pasca Proklamasi dan merupakan pembuka jalan menuju korsi Perdana Menteri. Gambar atas : Kasman tampak sedang berpidato selaku ketua KNIP. Gambar bawah : Soekarni berpidato agar Republik Indonesia lebih Revolusioner.

Penangkapan dr AK Gani

Tanggal 21 Juli 1947, Belanda mulai melancarkan Agresi militernya. Saat itu Wakil Presiden Hatta sedang berada di Sumatera. Mantan Perdana Menteri Sjahrir berhasil meloloskan diri keluar negeri yang nantinya pada bulan Agustus 1947 berbicara dalam sidang PBB untuk membeberkan keganasan Belanda tersebut. Tapi sebelum itu setelah dari India, dia sempat menyusul H.Agus Salim di Timur Tengah yang telah lebih dahulu tiba di Cairo. Memang salah satu tugas H.Agus Salim bersama sejumlah anggota pemerintahan seperti AR Baswedan adalah sedang membuat perjanjian dengan negara-negara Arab dalam rangka mereka memberikan dukungan terhadap Revolusi Indonesia. Saat itu Perdana Menteri RI sejak awal Juli 1947 adalah Mr Amir Sjarifudin. dr AK Gani mantan menteri Kemakmuran diangkat sebagai wakil Perdana Menteri. Seperti biasa dia berkantor dan tinggal di Rumah Proklamasi jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta. Pada tanggal 24 Juli 1947, rumah milik Republik Indonesia ini diserbu tentara Belanda dan seluruh penghuninya ditangkap. dr AK Gani adalah pejabat paling tinggi yang berada disana. Bersamanya ditangkap sejumlah pegawai Republik Indonesia termasuk para pengawal. Penggeledahan juga dilakukan tentara Belanda yang menemukan sejumlah besar senjata dan amunisi. Ada tulisan yang menceritakan kalau pimpinan penangkapan adalah Westerling ? Dan terjadilah dialog antara Westerling dengan dr Adnan Kapau Gani (lulus dokter dari GH pada tahun 1937). Westerling : "Saya Westerling pimpinan Pasukan Khusus (KST-DST) Kerajaan Belanda".dr AK Gani tidak mau kalah dan bilang : "Saya AK Gani penyelundup terbesar dari Indonesia musuh Belanda" Apa benar Westerling yang datang kesitu dan dialog ini benar ?

Jenderal Sudirman bisa menerima supremasi sipil ?

Dalam bukunya "Laporan dari Banaran" Pak Sim (panggilan akrab May.Jen TB SImatupang) pada halaman 194-195 bercerita. Ketika pemerintah RI kembali ke Yogya (6 Juli 1949) sebetulnya Pak Dirman sedikit keberatan untuk kembali. Tapi karena ada surat Sri Sultan HB ke IX dan surat Kolonel Gatot Soebroto serta pemimpin lainnya yang meminta supaya lekas pulang, akhirnya Pak Dirman bersedia kembali ke Yogyakarta. Setelah berangkat dari Markas Besar Gerilya didesa Sobo daerah Pakis Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan menuju Yogya, Pak dirman sebentar menunggu sambil menanti kedatangan Pak Sim. Pak Sim menjemput bersama May.Jen Soehardjo. Setelah istirahat sebentar ketiganya memasuki mobil yang akan membawa ke Yogya. Dari pembicaraan didalam mobil, tampak Pak Dirman belum bisa menerima perkembamngan terakhir (maksudnya berunding dengan Belanda). Hal ini dapat dipahami sebab mereka yang pernah mengalami perang rakyat sejak beberapa bulan terakhir, telah hidup dengan alam pikiran yang berbeda sama sekali dengan para pemimpin (sipil) yang menjalankan perundingan dengan Belanda di Jakarta maupun di Bangka. Namun Pak Dirman membenarkan juga bahwa sekarang ini tidak ada jalan lain melainkan mendukung persetujuan yang dicapai sambil menyusun kekuatan. Cuma Pak Dirman bermaksud mengemukakan usul dan saran untuk mencegah timbulnya hal-hal yang dapat menimbulkan kekecewaan kelak. Dalam amanat Panglima Besar tanggal 1 Mei 1949, memang telah dikatakan : "Saya telah bersiap lengkap dengan syarat-syarat dan usul-usul mana saya sesuaikan dengan jiwa dan semangat dan jiwa perjuangan tentara dan rakyat pada dewasa ini, pula mengingat serta memperhatikan suara-suara dari para komandan terutama yang langsung memimpin pertempuran ". Beberapa tahun yang lalu ada isue kuat bahwa konflik internal antara pimpinan sipil dan militer sudah mulai berkembang saat itu. Kini setelah 64 tahun berakhirnya perjuangan gerilya khususnya setelah Pak Dirman kembali ke Yogya, apakah tidak perlu ditelusuri ulang detik-detik peristiwa sehingga kebijakan akhir adalah Supremasi sipil tetap diatas kekuasaan militer ?

dr Leimena

Toko moderat tiga zaman. Periode Revolusi Kemerdekaan (Menteri Kesehatan), kabinet parlementer (Menteri Kesehatan) dan kabinet terpimpin (Waperdam).

Lupa-lupa Ingat "Indonesia Raya"

Kompas Cetak Sabtu, 22 Agustus 2009 04:51 WIB
Oleh Saifur Rohman
Lagu kebangsaan ”Indonesia Raya” karya WR Soepratman terlewat dinyanyikan dalam pidato kenegaraan di Jakarta, Jumat (14/8).Setelah diinterupsi, pada akhir acara Ketua DPRD Agung Laksono mengajak peserta menyanyikan ”Indonesia Raya”. Ini menandakan, acara simbolik, rutin, dan ritual telah melupakan simbol penting sejarah kehidupan berbangsa.Seperti sarapan yang siap di atas meja, tetapi lupa menanak nasi. Disebutkan, kesalahan itu tidak disengaja. Saat geladi bersih, lagu itu ada, tetapi saat pelaksanaan, tiba-tiba ”menghilang”. Hukuman berupa peringatan, sanksi, atau apa pun akibat kelalaian tidak bisa menghapus pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi dalam kesadaran pelaku ritus kenegaraan? Jawabannya menjadi penting jika kita menganggap membangun bangsa didasarkan kesadaran untuk mengingat, bukan melupakannya.
Tidak sadar
Lupa adalah gerakan tidak sadar. Leo Tolstoy dalam Diary (1897) menulis, jika kehidupan berlalu tanpa disadari, kehidupan itu tidak pernah terjadi. Secara psikologis, lupa adalah peristiwa yang menyusup dalam arus kesadaran sehingga ada di luar kendali. Edmuns Husserl melihat, saat peristiwa lupa berlalu, kesadaran melakukan refleksi. Hasil refleksi memutuskan, kejadian sebelumnya telah melupakan sesuatu. Keputusan lupa adalah produk sadar, sedangkan peristiwa lupa itu kejadian di luar sadar. Dalam kajian antropologis terungkap, ritus yang dijalankan dengan tingkat duplikasi yang tinggi dari waktu ke waktu adalah gerakan sadar untuk melawan lupa. Dalam perspektif kebudayaan, pelestarian tradisi pada zaman yang terus berubah bukan melawan perubahan, tetapi melawan diri sendiri agar tidak lalai. Tradisi memang monoton, tetapi itulah satu-satunya cara agar bisa mengingat. Karena itu, produk- produk kebudayaan intangible memerlukan mekanisme mengingat untuk menegakkan harkat kemanusiaan itu sendiri. Wajar manakala Ben Anderson merumuskan entitas kebangsaan sebagai ”komunitas yang dibayangkan” karena entitas itu harus terus dipupuk agar bayangan itu tetap ada. Betapa berat beban negara-bangsa yang lahir setelah Perang Dunia (PD) II. Pelaku negara-negara baru harus kerja keras melawan lupa. Sebab, sebelum PD II, alam kesadaran masyarakat dalam bingkai kolonial. Ritus negara-bangsa yang lahir setelah PD II, termasuk Indonesia, adalah eksplisitasi dari tiap upaya anak bangsa melawan lupa bahwa sebagai ”Indonesia Raya” telah ”merdeka”. Dalam proses melawan lupa itu setidaknya ada dalam syair lagu WR Soepratman. Berdasar analisis semantik, ada tesis bahwa lagu itu memberi wasiat tentang mekanisme melawan lupa. Syair-syairnya berisi identifikasi tentang Indonesia. Jawabannya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Soepratman lalu menjelaskan asal-usul kita sebagai bangsa. Kejelasan asal-usul itu dimanfaatkan untuk mengingatkan visi ke depan. Dia menegaskan, Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Asal-usul dan tujuan itu memberi kerangka pikir bagi tiap individu tentang kehadiran kesadaran baru yang tidak boleh dilupakan. Kerangka pikir itu lalu dibangkitkan dengan Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku untuk Indonesia Raya. Kesadaran sebagai negara-bangsa harus dihidupkan, dihayati, dimaknai. Paralelisme syair itu ada dalam Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia dihidupkan dalam kesadaran agar kita tidak melupakan. Pengulangan terus-menerus dan aneka simbol yang diciptakan untuk entitas Indonesia adalah upaya optimal untuk melawan lupa.
Ingat yang lain
Indonesia sudah diproklamasikan sejak 1945. Maka ironis saat lagu kebangsaan terlupa justru dalam ritus melawan lupa. Maka, kita patut mempertanyakan kesadaran kita sebagai bangsa.
Kesadaran untuk ingat sebagai bangsa ternyata tertumpuk kesadaran untuk ingat yang lain. Dan nasionalisme tidak lebih besar ketimbang kesadaran untuk rutinitas baru yang mengatasnamakan demokrasi. Tiap hari elite sibuk kampanye untuk meningkatkan citra. Pebisnis sibuk menggagas pencitraan yang menarik dalam pemasaran calon kepala negara dan kepala daerah. Para selebritas akademisi rutin membangun retorika baru sebagai produk yang dipertontonkan. Lembaga swadaya masyarakat bermodal pengetahuan statistik sibuk mengiklankan diri sebagai akurat dan ahli mengantar orang menjadi pemimpin. Tiap warga sibuk mencari posisi dalam kursi publik. Kita telah berlarut-larut dengan atribut-atribut itu dan melupakan esensi keindonesiaan. Setelah sekian lama kita berlalu, kita patut mempertanyakan kembali pembangunan semangat kebangsaan selama ini.
Saifur Rohman Alumnus Filsafat UGM; Bekerja dan Menetap di Semarang
Gambar atas : Peristiwa yang seharusnya tidak boleh dilupakan. Diiringi lagu Indonesia Raya, pada tanggal 27 Desember 1949, untuk pertama kali Sang Saka Merah Putih dinaikkan dan berkibar diatas puncak Istana Merdeka. Hal ini disambut rakyat dengan gegap gempita. Foto, capture dari film Belanda : souvereiniteit overdracht