GAGASAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

1. Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
Munculnya PPPKI dipelopori oleh Ir. Soekarno. Gagasan munculnya PPPKI ini adalah sebagai akibat gagalnya gerakan PKI dalam menumbangkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, Ir. Soekamo ber-pendapat bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak akan dapat diusir dari wilayah Indonesia tanpa adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat maupun organisasi-organisasi di wilayah Indonesia. Dalam upaya mewujudkan pembentukan federasi organisasi-organisasi politik di wilayah Indonesia, maka diadakanlah suatu pertemuan. Pertemuan itu diselenggarakan di Bandung dari tanggal 17-18 Desember 1927 dan dihadiri wakil dari berbagai organisasi. Wakil-wakil dari PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumateranen Bond, Kaum Betawi dan kelompok studi Indonesia sepakat mendirikan federasi partai politik yang bernama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Setelah PPPKI terbentuk, maka PPPKI berupaya untuk menyelenggara-kan kongres dalam rangka memantapkan perjuangan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Kongres PPPKI pertama diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Dalam kongres itu wakil-wakil partai politik menyatakan harapannya bahwa kongres itu merupakan permulaan era baru bagi gerakan kebangsaan Indonesia. Rapat kerja yang diselenggarakan pada kongres PPPKI itu membahas masalah pendidikan nasional, bank nasional, dan cara-cara memperkuat kerja sama. Tokoh-tokoh yang hadir dalam rapat kerja itu di antaranya HOS Cokroaminoto (PSI), Ir. Soekarno (PNI), Otto Subrata (Pasundan), Muhammad Husni Thamrin (Kaum Betawi). Tokoh-tokoh tersebut berhasil menyiapkan aksi jangka pendek. Sementara itu kongres juga berhasil menunjuk Sutomo menduduki jabatan Ketua Majelis Pertimbangan PPPKI. Namun sebelum PPPKI berhasil menjadi federasi dari kekuatan partai politik, tiba-tiba pemerintah kolonial Belanda melakukan intervensi terhadap partai-partai yang bersifat nonkooperasi. Intervensi pemerintah kolonial Belanda itu dapat mempercepat runtuhnya PPPKI. Maka dalam kongres PPPKI kedua di Solo 25-27 Desember 1929 perpecahan semakin tampak jelas antara golongan moderat dan golongan radikal.
Di samping itu, juga masalah kebangsaan dipersoalkan kembali. Hal ini disebabkan kelompok Islam tidak mau menerima istilah kebangsaan (alasannya karena yang digabung pada PPPKI itu hanyalah organisasi dari kelompok nasionalis saja). Namun Ir. Soekarno sebagai pencetus berdirinya PPPKI menyatakan bahwa istilah nasionalis itu bukan hanya istilah kebangsaan saja tetapi nasional. Bahkan secara tegas setiap partai menyatakan cita-cita nasional yaitu bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka /istilah kebangsaan telah itu tercantum di dalamnya.
Perpecahan yang terjadi dalam PPPKI tidak dapat dihindarkan lagi. Ir. Soekarno yang dipandang sebagai simbol pemersatu dalam tubuh PPPKI, pada bulan Agustus 1930 dihadapkan pada pengadilan negeri Bandung. la ditangkap setelah menghadiri kongres PPPKI di Yogyakarta.

2. Kongres Pemuda

a. Latar Belakang Munculnya Kongres Pemuda Indonesia
Perkembangan nasionalisme Indonesia terjadi secara simultan dan tidak menjangkau partai-partai politik serta organisasi-organisasi pemuda yang berada dalam proses politik yang makin meningkat. Perhimpunan dan federasi dari berbagai kelompok organisasi tersebut merupakan salah satu wadah yang diinginkan pada waktu itu, karena hanya melalui kerjasama dan wadah bersama itu gerakan kebangsaan menjadi lebih kuat.
Para pelajar dan mahasiswa dari beberapa organisasi mulai bergabung dalam satu wadah bersama, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1926. Anggota terbanyak berasal dari mahasiswa fakultas hukum, teknik, dan kedokteran di Bandung dan Jakarta. Untuk merealisasikan semangat persatuan dalam wadah nasionalisme itu, mereka menyelenggarakan Kongres Pemuda I pada bulan Mei tahun 1926. Mereka ingin menyingkirkan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan daerah dan ingin menciptakan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Maka pada tanggal 30 April - 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta (Batavia) dengan dipimpin oleh Moh. Tabrahi dari Jong Java.
Tujuan kongres adalah membentuk badan sentral, memajukan paham persatuan kebangsaan, dan mempererat hubungan di antara semua per¬kumpulan pemuda kebangsaan.
Kongres diadakan oleh semua perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Batak dan Jong Islamieten Bond. Mereka membentuk badan komite yang diketuai oleh Moh. Tabrani dari Jong Java, sekretaris Jamaluddin Adi Negoro dari Jong Sumatranen Bond dan bendahara Suwarso. Anggota panitia penyelenggara kongres lain adalah Bahder Johan (Jong Sumatera Bond), Jan Toule Soulemwir, Paul Pinontoan, Hamami, Sanusi Pane, dan Sarbini.
Dalam buku Verslag Van Hel Eerste Indonesisch }ong Conggres yang diterbitkan oleh panitia kongres, Moh Tabrani, di dalam karangannya tentang Kongres Pemuda I mengatakan, "menggugah semangat kerjasama di antara bermacam organisasi pemuda tanah air kita, supaya dapat mewujudkan kelahiran persatuan Indonesia, di tengah bangsa-bangsa di dunia".
Dalam kongres tersebut Muhammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond memberikan ceramah tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. la mengatakan, tanpa mengurangi penghargaan terhadap bahasa-bahasa daerah seperti Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Minangkabau, Rotti, Batak dan lain-lain, menurutnya hanya ada dua bahasa yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu yang mendukung harapan menjadi bahasa persatuan di masa depan. Namun menurut keyakinannya, bahasa Melayu lambat laun akan menjadi Bahasa Persatuan atau Bahasa Pergaulan bagi rakyat Indonesia.
Akan tetapi, pembicaraan mengenai fusi dari semua perkumpulan pemuda tidak mendatangkan keputusan di dalam kongres. Meskipun demikian, kongres telah memperkuat cita-cita Indonesia bersatu. Setelah kongres selesai, diadakan konferensi lanjutan pada tanggal 15 Agustus 1926 yang dihadiri oleh wakil-wakil Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, dan Jong Batak. Koferensi mengambil suatu keputusan, supaya usaha yang telah dirintis pada Kongres Pemuda Indonesia I dilanjutkan dengan membentuk fusi pemuda atau federasi pemuda.
b. Kongres Pemuda Indonesia II
Perkumpulan pemuda yang memegang peranan aktif dalam Kongres Pemuda Indonesia II adalah Pemuda Indonesia dan PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia). Mereka mengambil inisiatif untuk melaksanakan kongres. Di samping itu, kongres juga dihadiri oleh Jong Java, Jong Suma¬tranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon dan Jong Batak. Pemuda Indonesia didirikan di Bandung pada tanggal 20 Pebruari 1927. Para mahasiswa yang tergabung dalam Algemene Studie Club dan PPPI mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Mahasiswa-mahasiswa anggota Perhimpunan Indonesia yang telah kembali dari Belanda antara lain Sartono S.H, Surname S.H, Ir. Soekarno, IT. Anwari, Iskaq S.H, Budiarto S.H, dan Wiryono S.H. Seperti halnya PNI, Pemuda Indonesia berpaham kebangsaan Indonesia yang radikal. Mereka menggelarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme Indonesia yang berasaskan persatuan (unitaris) serta bertujuan untuk memperluas dan menyebarkan ide persatuan Indonesia di kalangan perkumpulan pemuda. Dengan demikian Pemuda Indonesia adalah perkumpulan pemuda yang bersifat nasionalis dan meninggalkan sifat-sifat kedaerahannya.
PPPI adalah perkumpulan dari para mahasiswa Recht Shoolgeschar dan STOVIA. Organisasi ini didirikan pada bulan September 1926 di Jakarta oleh beberapa mahasiswa di antaranya Sugondo, Suwiryo, Suryono, dan Susalit. Anggotanya terdiri atas para mahasiswa Jakarta dan Bandung.
Asas PPPI sangat dipengaruhi oleh asas Perhimpunan Indonesia di Belanda, yaitu:
1) Kebangkitan Indonesia;
2) Antitesis kolonial di antara penjajahan dan yang dijajah, nonkooperatif;
3) mendidik para anggotanya dalam memenuhi kewajibannya di masyarakat, yaitu berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.
Dengan demikian asas PPPI sama dengan Pemuda Indonesia, yaitu sama-sama meninggalkan sifat kedaerahan. Oleh karena itu, peranan PPPI dan Pemuda Indonesia sangat besar dalam mempelopori cita-cita kesatuan bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda II. Ketua PPPI pertama adalah Prof. A. Sigit dan kemudian digantikan Sugondo Joyopuspito (juga menjadi ketua pelaksana Kongres Pemuda II).
Fenyelenggaraan Kongres Pemuda II mengadakan tiga kali rapat. Rapat dilakukan di Gedung Katholik Jonglingen Bond di Waterloopein. Rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 pagi di Gedung Oost Java Bioscoop di Koningsplein Noord dan rapat ketiga (rapat terakhir) pada tanggal 28 Oktober 1928 malam di Gedung Indonesische Clubhuis Kramat 106 Jakarta. Dalam rapat ini disetujui usul resolusi yang dirancang oleh Muhammad Yamin, yakni Sumpah Pemuda yang berisi satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa Indonesia. Rapat dihadiri oleh sekitar 750 orang yang terdiri atas wakil-wakil perkumpulan pemuda.
Kongres berhasil menetapkan ikrar atau Sumpah Pemuda yang selanjutnya menjadi landasan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Oleh karena itu, pada malam penutupan kongres, untuk kali pertama diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh penggubahnya, W.R Supratman. la menyanyikan lagu tersebut dengan mengguna-kan biola, karena jika dinyanyikan dengan syaimya kemungkinan akan dilarang oleh polisi. Sejak saat itu lagu Indonesia Raya diakui sebagai lagu kebangsaan oleh PNI, PPKI, Indonesia Muda, dan hampir semua perkumpulan Pemuda.

3. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
a. Petisi Sutarjo
Langkah-langkah baru dalam pergerakan nasional perlu dilakukan karena terjadinya perubahan situasi. Gerakan-gerakan nonkooperatif jelas tidak mendapat jalan, dan harus ada di bawah persetujuan pemerintah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, rupanya masih ada jalan untuk meneruskan perjuangan lewat Dewan Rakyat. Partai-partai politik masih ada kesepakatan untuk melakukan aksi bersama, sehingga muncul apa yang dikenal sebagai Petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1936.
Sutarjo mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda agar diadakan konferensi Kerajaan Belanda yang membahas status politik Hindia Belanda. la menginginkan kejelasan status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun mendatang yang berupa status otonomi, meskipun masih ada dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Jelas bahwa petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui
cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat.
Petisi yang ditandatangani I.J. Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Kwo Kwat Tiong dapat dipandang sebagai upaya untuk keluar dari jalan sempit yang dilalui para nasionalis. Berbagai pihak memberikan kritik. Sebagian mengatakan bahwa penganjur petisi itu tidak ada bedanya dengan r peminta-minta yang minta dikasihani, sedangkan yang lain mengatakan petisi .itu mengurangi perjuangan otonomi. Pada umumnya pihak Belanda menolak petisi itu dan Vaderlandse Club (VC) menganggap hal itu terlalu prematur. rPartai Kristen, Partai Katolik, dan kaum Indo berpandangan bahwa petisi tersebut diajukan pada saat yang tidak tepat, karena ada masalah-masalah lain yang lebih besar dan sedang dihadapi.
Meskipun dalam Dewan Rakyat lebih banyak menyetujui petisi itu, tetapi peme¬rintah menganggap masih terlalu prematur dan otonomi yang diusulkan dianggap tidak wajar. Dengan kata lain, pemerintah tidak menginginkan adanya perubahan yang di¬anggap membuka peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial.
Makin majunya tuntutan para nasionalis membuktikan runtuhnya politik etis yang selalu didambakan, karena pemerintah masih memegang kuat paternalismenya, sehingga dapat diramalkan bahwa Petisi Sutarjo itu tidak akan berhasil. Para nasionalis sendiri menganggap bahwa petisi harus disebarluaskan ke tengah masyarakat. Pada tahun 1938 banyak diselenggaarakan rapat untuk mendukung petisi itu. Rapat-rapat itu merupakan suatu usaha gigih yang dilakukan para nasionalis waktu itu.
b. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan Indonesia Berparlemen
1) Latar Belakang Berdirinya GAPI
Keputusan penolakan Petisi Sutarjo itu sangat mengecewakan para pemimpin nasibnal. Lebih-lebih kalau dilihat dari lamanya petisi itu meng-gantung sampai dua tahun baru diberitahukan penolakan, yang sudah barang tentu mengecewakan barisan nasional. Hal ini jelas melemahkan semangat mereka dan ada tanda-tanda terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengata¬kan bahwa kegagalan itu karena kemauan kita kurang kuat. Namun perlu dilihat mengapa kegagalan itu tidak menimbulkan reaksi di pihak pergerakan secara jelas. Memang perlu diketahui bahwa saat itu kekuatan pemukul pergerakan sedang dalam keadaan terikat dan sudah tidak bebas lagi mengayunkan tangannya secara bebas. Mereka hanya mau menerima kenyataan dan menerima keadaan mengenai kelemahan sendiri sambil mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Aksi secara besar-besaran tidak tampak dan PPPKI yang sudah ada ternyata tidak mampu menyusun kekuatan baru.
Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional ini, Muhammad Husni Thamrin mencari jalan keluar yang ditempuhnya melalui pembentukan organisasi baru yaitu mendirikan GAPI pada tanggal 21 Mei 1939. Organisasi ini adalah gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII. Dari banyaknya partai yang tergabung jelas bahwa organisasi itu ingin membentuk satu kekuatan nasional baru yang lebih efektif dari pada bergerak sendiri-sendiri. Itu semua adalah dorongan dari dalam yang ingin membentuk wadah bersama guna memobilisasikan kekuatan massa, sedangkan dorongan dari luar berupa ancaman perang yang segera timbul karena Jepang sudah bergerak ke Selatan. Kerja sama ini dapat direalisasikan jika rakyat Indonesia diberi hak-hak baru.
2) Perkembangan GAPI
GAPI hendak mengadakan aksi, menuntut pemerintah dengan mengadakan parlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia dan kepada parlemen itulah pemerintah harus bertanggung jawab. Jika tuntutan GAPI itu diluluskan oleh pemerintah, GAPI akan mengajak seluruh rakyat untuk mengimbangi kemurahan hati pemerintah. Itulah jawaban pergerakan nasional terhadap pemerintah karena penolakan Petisi Sutarjo.
Pada tanggal 24 Oktober 1939, GAPI membentuk badan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang bertujuan untuk membahagiakan dan memakmurkan penduduk. Kegiatan GAPI selanjutnya dilakukan oleh KRI dengan mengadakan kongres-kongres. "Indonesia Berparlemen" tetap merupakan tujuan utama GAPI, selain memajukan masalah-masalah sosial-ekonomi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan dan bendera Merah Putih menjadi bendera Indonesia.
Pemerintah memberikan reaksi dingin terhadap resolusi GAPI dan sangat disayangkan karena ia tidak akan memberi perubahan sebelum perang selesai. Untuk ini semua pemerintah hanya menjawab dengan membentuk Komisi Visman. Meskipun demikian, GAPI terus menempuh demi tercapainya "Indonesia Berparlemen". Jelas bahwa GAPI benar-benar merealisasikan pikiran rakyat yang mengingin kan negara yang berdiri sendiri.
Untuk lebih mengefektifkan perjuangan GAPI, KRI yang sudah ada itu diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dalam konferensi di Yogyakarta pada tanggal 14 September 1941. MRI dianggap badan perwakilan segenap rakyat Indonesia yang akan mencapai kesentosaan dan kemuliaan berdasarkan demokrasi. Kepentingan rakyatlah yang harus didahulukan di berbagai bidang. Sebagai satu federasi, maka yang duduk dalam dewan pimpinan adalah GAPI, MIAI, dan PVPN, berturut-turut mewakili federasi organisasi politik, organisasi Islam, dan Federasi Serikat Sekerja dan Pegawai Negeri.
Setiap organisasi yang menjadi wadah federasi partai politik mempunyai organ-organ pelaksanaan. Hal ini dapat dibanding-bandingkan antara PPPKI dengan kongres Indonesia Raya, GAPI dengan KRI, dan Dewan Pimpinan dengan MRI. Organisasi yang terakhir ini dipandang sebagai bentuk yang paling maju, karena di dalamnya tergabung tidak hanya organisasi politik, tetapi juga organisasi sosial dan keagamaan. Pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan yang diadakan pada bulan November 1941 memilih Mr. Sartono sebagai ketua. Persiapan ke arah kongres MRI bulan Mei 1942 sudah dilakukan. Seperti biasanya, organisasi yang federatif tidak mampu bertahan lama, karena di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, maka satu persatu keluar dari federasi itu. Bulan Desember 1941, PSII keluar dari GAPI. Meskipun demikian organisasi ini menghadiri Kongres Rakyat Indonesia di Yogya pada tanggal 13 September 1942 yang juga didukung oleh MIAI, PVPN, Kongres Perempuan Indonesia, Isteri Indonesia, Perti, PSII, Parindra, Gerindo, Pasundan, PII, PPKI, PAI, NU, PPBB, Muhammadiyah, PMM, dan Taman Siswa yang semuanya mendukung pendirian MRI.
c. Komisi Visman
Satu-satunya kaum nasionalis yang dipenuhi oleh pemerintah ialah pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret 1941. Panitia bertugas menyelidiki sampai di mana kehendak rakyat Indonesia sehubungan dengan perubahan pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan komisi ini sangat men-jengkelkan, karena hasil yang dicapai komisi itu adalah keinginan orang-orang Indonesia yang hanya menginginkan bahwa Indonesia masih tetap dalam ikatan dengan Kerajaan Belanda. Dengan kata lain, sebenarnya Komisi Visman ini pun tidak memuaskan dan boleh dikatakan bahwa komisi ini hanya sekedar memberi angin kaum nasionalis dan tidak sungguh-sungguh ingin mengadakan perubahan ketatanegaraan bagi Indonesia.

4. Peristiwa-peristiwa penting dan Kebijakan Keras Pemerintah Kolonial terhadap Indonesia
Indische Partij Menetang Perayaan Kemerdekaan Negeri Belanda. Pada tahun 1913, merupakan tahun yang ke seratus terbebasnya negeri Belanda dari kekuasaan Perancis. Pemerintah kolonial Belanda ingin merayakan kemerdekaan negeri Belanda di Indonesia. Perayaan ini dilakukan dengan memungut dana dari rakyat Indonesia. Mengetahui keinginan pemerintah kolonial Belanda seperti itu, maka tokoh-tokoh Indische Partij melakukan protes keras. Protes itu terlihat jelas pada artikel yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat yang berjudul "Als ik een Nederlanders Was" yang berarti "Andaikan Aku Seorang Belanda."
Berdasarkan tulisan itu, maka ketiga tokoh Indische Partij, yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka diadili dan kemudian dibuang ke negeri Belanda.
Penyebaran Paham Sosialis oleh ISDV. Seorang pegawai berpaham sosialis dan berkebangsaan Belanda dipekerjakan pada jawatan perkeretaapian. Tokoh sosialis itu bernama Sneevliet. la dengan cepat melihat bagaimana keadaan dan kehidupan rakyat Indonesia di bawah kekuasan pemerintah kolonial Belanda.
Kehidupan rakyat penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan, karena dipaksa untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak pemerintah kolonial Belanda. Namun keinginan untuk memberikan bantuan terhadap rakyat Indonesia sudah tidak mungkin, karena rakyat Indonesia sudah terianjur anti terhadap orang-orang Belanda. Oleh karena itu, Sneevliet berusaha untuk dapat berhubungan dengan tokoh-tokoh bangsa Indonesia, agar dapat menyalurkan pahamnya itu kepada rakyat Indonesia.
Sneevliet sangat beruntung bertemu dengan Semaun, seorang tokoh Sarekat Islam cabang Semarang. Melalui Semaun ide-ide itu berhasil disalurkan ke masyarakat, sehingga masyarakat menyadari dan mulai melakukan berbagai gerakan yang menuntut pemerintah kolonial Belanda. Akibat berkembangnya ide sosial itu, menyebabkan pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk mengembalikan Sneevliet ke negeri asalnya, Belanda.
Pemberontakan PK1 tahun 1926 dan 1927. Pada tahun 1920 terjadi penggabungan ISDV dengan Sarekat Islam Merah dan kemudian membentuk partai baru yang bernama Partai Komunis Indonesia (PKI). Organisasi PKI ini bersifat non-kooperatif dan bergerak sangat radikal. PKI dengan cepat berpengaruh di kalangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1926 dan 1927 PKI mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kedua pemberontakan itu mengalami kegagalan. Akibatnya pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan tegas kepada PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang di wilayah Hindia Belanda. Selain itu para pemimpinnya banyak yang ditangkap serta dibuang ke luar negeri, atau ada juga yang berhasil meloloskan dirinya ke luar negeri seperti ke Rusia maupun ke negeri Belanda.
Propaganda Soekarno melalui PNI. Sejak awal Partai Nasional Indonesia (PNI) terbentuk. Bung Kamo telah menyadari bahwa untuk melawan kaum imperialisme hendaknya dengan kekuatan yang seimbang dengan yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Perjuangannya adalah untuk mencapai Indonesia Merdeka yang berdasarkan kepada sosio-nasionalisme , dan sosio-demokrasi.
Propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Soekarno melalui PNI ternyata menggoyahkan kedudukan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu. Soekarno bersama para pemimpin PNI lainnya ditangkap dan diadili di Pengadilan Tinggi Negeri Bandung. Pada Pengadilan Negeri Bandung itu. Selanjutnya Soekarno memberikan pidato pembelaan yang berjudul "Indonesia Menggugat". Walaupun demikian, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Soekarno bersama para pemimpin lainnya dianggap bersalah dan kemudian dijatuhi hukuman penjara.
e. Tuntutan GAPI tentang Indonesia Berparlemen
Akibat kegagalan perjuangan organisasi-organisasi politik, baik yang bersifat non-kooperasi maupun kooperasi, beberapa tokoh politik menghimpun suatu kekuatan dan bersepakat untuk membentuk organisasi baru yang kemudian diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Perjuangan GAPI sebagai organisasi politik adalah menuntut Indonesia berparlemen. Hal ini dimaksudkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara bertahap melalui parlemen. Namun tuntutan GAPI tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat Kerajaan Belanda, karena khawatir daerah jajahannya lepas.
Namun satu-satunya tuntutan kaum nasionalis yang dipenuhi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda adalah pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret 1941. Komisi ini bertugas untuk menyelidiki kehendak rakyat Indonesia sehubungan dengan terjadinya perubahan pemerintahan. Namun ternyata komisi ini tidak memuaskan kehendak rakyat maupun para pemimpin perjuangan, hingga jatuhnya kekuasaan kolonial Belanda ke tangan pasukan Jepang. Di samping hal-hal tersebut masih terdapat banyak masalah yang mengakibatkan pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan tegas, terhadap kaum pergerakan bangsa Indonesia

Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia

1. Masuknya Jepang ke Wilayah Indonesia
Sebagai negara fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Dengan pecahnya Perang Dunia II, Jepang terjun dalam kancah peperangan itu. Di samping itu, terdapat dugaan bahwa suatu saat akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini didasarkan pada suatu analisis politik. Adapun sikap pergerakan politik bangsa Indonesia dengan tegas menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah utara. Sikap ini dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia (GAPI).
Sementara itu di Jawa muncul Ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pada suatu saat pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, tetapi umur penjajahannya hanya "seumur jagung". Setelah penjajahan bangsa kulit kuning itu lenyap akhirnya Indonesia merdeka. Ramalan yang sudah dipcrcaya oleh rakyat ini tidak disia-siakan oleh Jepang, bahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar saja.
Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan Jepang. Melihat keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Belanda harus dapat menentukan sikap dalam menghadapi bahaya
kuning dari Jepang. Sikap tersebut dipertegas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer dengan mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk ke dalam Front ABCD (Amerika Serikat, Brittania/Inggris, Cina, Dutch/Belanda) dengan Jenderal Wavel (dari Inggris) sebagai Panglima Tertinggi yang berkedudukan di Bandung.
Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jepang. Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di Lautan Fasifik ini
diberi nama Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu yang sangat singkat, Jepang telah dapat menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina, Muangthai, Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan In¬donesia. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales dan HMS Repulse, sangat mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula satu persatu komandan Sekutu meninggalkan Indone¬sia, sampai terdesaknya Belanda dan jatuhnya Indonesia ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa pasukan sekutu di bawah pimpinan Karel Door¬man (Belanda) dapat mengadakan perlawanan dengan pertempuran di Laut Jawa, walaupun pada akhirnya dapat ditundukkan oleh Jepang.
Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942), kemu-dian.Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Arnbon. Kemudian pada bulan Pebruari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali.
Pendudukan terhadap Palembang lebih dulu oleh Jepang mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat kedudukan Inggris. Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya menyerang pusat kekuasaan Belan¬da di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942) dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian, seluruh wilayah Indo¬nesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang
2. Penjajah Jepang di Indonesia
Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Menurut UUD No. 1 (7 Maret 1942), Pembesar Bala Tentara Nippon memegang kekuasaan militer dan segala 'kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal (pada masa kekuasaan Belanda).
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing angkatan mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini In¬donesia dibagi menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu:
a. Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun.
b. Daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Daera Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada di bawah kekuasaan Rikugun.
c. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun.

3. Organisasi Bentukan Jepang
Pasukan Jepang selalu berusaha untuk dapat memikat hati rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bangsa Indonesia memberi bantuan kepada pasukan Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia maka dibentuklah orgunisasi resmi seperti Gerakan Tiga A, Putera, dan PETA.
Gerakan Tiga A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Syamsuddin SH. Namun dalam perkembangan selanjutnya gerakan ini tidak dapat menarik simpati rakyat, sehingga pada tahun 1943 Gerakan Tiga A dibubarkan dan diganti dengan Putera.
Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Organisasi ini dibentuk pada tahun 1943 di bawah pimpinan "Empat Serangkai", yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiyai Haji Mas Mansyur. Gerakan Putera ini pun diharapkan dapat menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam setiap peperangan yang dilakukannya. Akan tetapi gerakan Putera yang merupakan bentukan Jepang ini ternyata menjadi bume-rang bagi Jepang. Hal ini disebabkan oleh anggota-anggota dari Putera yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi.
Propaganda anti-Sekutu yang selalu didengung-dengungkan oleh pasukan Jepang kepada bangsa Indonesia ternyata tidak membawa hasil seperti yang diinginkan. Propaganda anti Sekutu itu sama halnya dengan anti imperialisme. Padahal Jepang termasuk negara imperialisme, maka secara tidak langsung juga anti terhadap kehadiran Jepang di bumi Indonesia. Di pihak lain, ada segi positif selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, seperti berlangsungnya proses Indonesianisasi dalam banyak hal, di antaranya bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi, nama-nama di- indonesiakan, kedudukan seperti pegawai tinggi sudah dapat dijabat oleh orang-orang Indonesia dan sebagainya.
Pembela Tanah Air (PETA) PETA merupakan organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaannya terdiri atas pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi PETA ini para pemuda bangsa Indonesia dididik atau dilatih kemiliteran oleh pasukan Jepang. Pemuda-pemuda inilah yang menjadi tiang utama perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara
Indonesia.
Tujuan awalnya pembentukan organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Dalam perkembangan berikutnya, ternyata PETA justru sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indone¬sia untuk meraih kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Misalnya, Jenderal Sudirman dan Jenderal A.H. Nasution adalah dua orang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi pemimpin pasukan PETA pada zaman Jepang. Namun karena PETA terlalu bersifat nasional dan dianggap sangat membahayakan kedudukan Jepang atas wilayah In¬donesia, maka pada tahun 1944 PETA dibubarkan. Berikut-nya Jepang mendirikan organisasi lainnya yang bernama Perhimpunan Kebaktian Rakyat yang lebih terkenal dengan nama Jawa Hokokai (1944). Kepemimpinan organisasi ini berada di bawah Komando Militer Jepang.
Golongan-golongan
Beberapa golongan yang terorganisir rapi dan menjalin hubungan rahasia dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Golongan-golongan itu di antaranya:
a. Golongan Amir Syarifuddin;
Amir Syarifuddin adalah seorang tokoh yang sangat anti fasisme. Hal ini sudah diketahui oleh Jepang, sehingga pada tahun 1943 ia ditangkap dan diputuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun, atas perjuangan diplomasi Bung Karno terhadap para pemimpin Jepang, Amir Syari¬fuddin tidak jadi dijatuhi hukuman mati, melainkan hukuman seumur hidup.
b. Golongan Sutan Syahrir;
Golongan ini mendapatkan dukungan dari kaum terpelajar dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Cabang-cabang yang telah dimiliki oleh golongan Sutan Syahrir ini seperti di Jakarta, Garut, Cirebon, Surabaya dan lain sebagainya.
c. Golongan Sukarni; Golongan ini mempunyai peranan yang sangat besar menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengikut golongan ini seperti Adam Malik, Pandu Kerta Wiguna, Khairul Saleh, Maruto Nitimiharjo.
d. Golongan Kaigun; Golongan ini dipimpin oleh Ahmad Subardjo dengan anggota-anggotanya terdiri atas A.A. Maramis, SH., Dr. Samsi, Dr. Buntaran Gatot, SH., dan lain-lain. Golongan ini juga mendirikan asrama yang bernama Asrama Indonesia Merdeka dengan ketuanya Wikana. Para pengajarnya antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir dan lain-lain.
4. Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang
Buruknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di beberapa tempat seperti:
1. Pada awal pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942 terjadi pemberontakan di Cot Plieng, Lhok Seumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat dipadamkan, dan dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1944 muncul lagi pemberontakan di Meureu di bawah pim¬pinan Teuku Hamid yang juga dapat dipadamkan oleh pasukan Jepang.
2. Karang Ampel, Sindang (Kabupaten Indramayu) tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan kawan-kawannya, namun perlawanan ini berhasil ditindas oleh Jepang dengan sangat kejamnya.
3. Sukamanah (Kabupaten Tasikmalaya), tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Zaenal Mustafa. Dalam perlawanan ini Zaenal Mustafa berhasil mem-bunuh kaki-tangan Jepang. Dengan kenyataan seperti ini, Jepang melaku-kan pembalasan yang luar biasa dan melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat.
4. Blitar, pada tanggal 14 Pebruari 1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah pimpinan Supriyadi (putra Bupati Blitar). Dalam memimpin pemberontakan ini Supriyadi tidak sendirian dan dibantu oleh teman-temannya seperti dr. Ismail, Mudari, dan Suwondo. Pada pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di Blitar dibinasakan. Pemberontakan heroik ini benar-benar mengejutkan Jepang, terlebih lagi pada saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan di dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan Supri¬yadi, namun pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan akal, ia melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntutannya. Tipuan Jepang tersebut temyata berhasil dan akibatnya banyak anggota PETA yang menyerah. Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman Jepang dan beberapa orang dijatuhi hukuman mati seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di samping, itu ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pendudukan Jepang di bumi Indo¬nesia tidak dapat diterima. Jepang juga sempat mengadakan pembunuhan secara besar-besaran terhadap masyarakat dari lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Pada daerah ini tidak kurang dari 20.000 orang yang menjadi korban keganasan pasukan Jepang. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyelamatkan diri dan lari ke Pulau Jawa. Setelah kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Jepang pada setiap peperangannya dalam Perang Pasifik, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu.
5. Dampak Pendudukan Jepang bagi Bangsa Indonesia
Bidang Politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah pen¬dudukan Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi, baik yang bersifat politik maupun yang bersifat sosial, ekonomi, dan agama. Organisasi-organisasi itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan )epang, sehingga kehidupan politik pada masa itu diatur oleh pemerintah Jepang, walaupun masih terdapat beberapa organisasi politik yang terus berjuang menentang pendudukan Jepang di Indonesia.
Bidang ekonomi. Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia sebagai negara imperialis, tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialisme lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Sehingga aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang.
Bidang pendidikan Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan pendudukan Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Di samping itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perantara pada sekolah-sekolah serta penggunaan nama-nama yang diindonesiakan. Padahal tujuan Jepang mengembangkan pendidikan yang luas pada bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya pada Perang Pasifik.
Bidang kebudayaan Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat ke arah matahari terbit. Cara menghormat seperti itu merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama yang seringkali dipakai untuk propa¬ganda. Banyak lagu Indonesia diangkat dari lagu Jepang yang populer pada jaman Jepang. Iwa Kusuma Sumantri dari buku "Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah" menulis "kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan yang sangat merintangi kemajuan kita, mulai berkurang. Bangsa kita yang telah bertahun-tahun digembleng oleh penjajah Belanda untuk selalu 'nun inggih' kini telah berbalik menjadi pribadi yang berkeyakinan tinggi, sadar akan harga diri dan kekuatannya. Juga cara-cara menangkap ikan, bertani, dan lain-lain telah mengalami pembaharuan-pembaharuan berkat didikan yang diberikan Jepang kepada bangsa Indonesia, walaupun bangsa Indonesia pada waktu itu tidak secara sadar menginsafinya. Untuk anak-anak sekolah diberikan latihan-latihan olahraga yang dinamai Taiso, sangat baik untuk kesehatan mereka itu. Saya kira untuk kebiasaan sehari-hari yang tertentu (misalnya senin) bagi anak-anak sekolah maupun untuk para pegawai atau buruh untuk menghormati bendera kita (merah putih) serta pula menyanyi-kan lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional merupakan kebiasaaan yang diwariskan Jepang kepada bangsa Indonesia.
Bidang sosial Selama masa pendudukan Jepang kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat semakin bertambah, karena sega-la kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih lagi rakyat dijadikan romusha (kerja paksa). Sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit.
Bidang birokrasi. Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu dari angkatan darat (rikugun) dan angkatan laut (kaigun). Sistem pemerintahan atas wilayah diatur berdasarkan aturan militer. Dengan hilangnya orang Belanda di pemerintahan, maka orang Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting yang sebelumnya hanya bisa dipegang oleh orang Belanda. Termasuk jabatan gubernur dan walikota di beberapa tempat, tapi pelaksanaannya masih di bawah pengawasan Militer Jepang. Pengalaman penerapan birokrasi di Jawa dan Sumatera lebih banyak daripada di tempat-tempat lain. Namun, penerapan birokrasi di daerah penguasaan Angkatan Laut Jepang agak buruk.
Bidang militer Kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia memiliki arti penting, khususnya dalam bidang militer. Para pemuda bangsa Indonesia diberikan pendidi-kan militer melalui organisasi PETA. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam PETA inilah yang nantinya menjadi inti kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya.
Penggunaan Bahasa Indonesia. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. A. Teeuw (ahli bahasa Indonesia berkebangsaan Belanda) menya-takan bahwa tahun 1942 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Belanda dilarang penggunaannya dan digantikan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan sejak awal tahun 1943 seluruh tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan dan harus diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, tetapi telah diangkat menjadi bahasa resmi pada instansi-instansi pemerintah-an atau pada lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa penulisan yang tertuang pada hasil-hasil karya sastra bangsa Indonesia. Sastrawan-sastrawan terkenal pada masa itu seperti Armijn Pane dengan karyanya yang terkenal berjudul Kami Perempuan (1943), Djiiiak-djinak Merpati, Hantu Perempuan (1944), Saran^ Tidak Berharga (1945) dan sebagainya. 1'i'ngarang-pengarang lainnya seperti Abu llanifah yang memakai nama samaran El Hakim dengan karya dramanya berjudul Taufan di atas Asia, Dewi Reni, dan Insan Kamil. Pada masa pendudukan Jepang, banyak karya seniman Indonesia yang hanya diterbitkan melalui surat kabar atau majalah dan setelah perang selesai baru diterbitkan sebagai buku.
Sementara itu juga terdapat penyair terkenal pada zaman pendudukan Jepang seperti Chairil Anwar yang kemudian mendapat gelar tokoh Angkatan 45. Karya-karya Chairil Anwar menjadi lebih terkenal karena karyanya itu muncul pada awal revolusi Indonesia, di antaranya yang ber¬judul Aku, Karawang-Bekasi dan sebagainya.
Dengan demikian, pemerintah pen¬dudukan Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk meng-gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa penulisan dan sebagainya.

Kerajaan Demak

a. Letak Kerajaan
Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Secara geografis Kerajaan Demak terletak di daerah Jawa Tengah, tetapi pada awal kemunculannya Kerajaan Demak mendapat bantuan dari para bupati daerah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah menganut agama Islam.
Pada masa sebelumnya, daerah Demak bemama Bintaro yang merupakan daerah vasal atau bawahan Kerajaan Majapahit. Kekuasaan pemerintahannya diberikan kepada Raden Patah (dari Kerajaan Majapahit) yang ibunya menganut agama Islam dan berasal dari Jeumpa (daerah Pasai).
b. Kehidupan politik
Ketika Kerajaan Majapahit mulai mundur, banyak bupati yang ada di daerah pantai utara Pulau Jawa melepaskan diri. Bupati-bupati itu membentuk suatu persekutuan di bawah pimpinan Demak. Setelah Kerajaan Maja¬pahit runtuh, berdirilah Kerajaan Demak sebagai Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Demak adalah sebagai berikut.
Raden Patah Menurut cerita rakyat Jawa Timur, Raden Patah termasuk keturunan raja terakhir dari Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Setelah dewasa, Raden Patah diangkat menjadi bupati di Bintaro (Demak) dengan Gelar Sultan Alam Akbar al-Fatah.
Raden Patah memerintah Demak dari tahun 1500-1518 M. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat, karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Oleh karena itu, Kerajaan Demak menjadi kerajaan agraris-maritim. Barang dagangan yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, lilin, dan madu. Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku dan Samudera Pasai.
Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sidayu, Palembang, Jambi dan beberapa daerah di Kalimantan. Di samping itu, Kerajaan Demak juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik yang berkembang menjadi pelabuhan transito (penghubung).
Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Jasa para wali dalam penyebaran agama Islam sangat besar, baik di Pulau Jawa maupun di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, seperti di daerah Maluku yang dilakukan oleh Sunan Giri, di daerah Kalimantan Timur yang dilakukan oleh seorang peng-hulu dari Demak yang bernama Tunggang Parangan.
Pada masa pemerintahan Raden Patah, dibangun masjid Demak yang proses pembangunan masjid itu dibantu oleh para wali atau sunan.
Ketika Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 M, hubungan Demak dan Malaka terputus. Kerajaan Demak merasa dirugikan oleh Por¬tugis dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, tahun 1513 Raden Patah memerintahkan Adipati LJnus memimpin pasukan Demak untuk menye-rang Portugis di Malaka. Serangan itu belum berhasil, karena pasukan Portugis jauh lebih kuat dan persenjataannya lengkap. Atas usahanya itu Adipati Unus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor.
Adipati Unus Setelah Raden Patah wafat, tahta Kerajaan Demak dipegang oleh Adipati Unus. la memerintah Demak dari tahun 1518-1521 M. Masa pemerintahan Adipati Unus tidak begitu lama, karena ia meninggal dalam ' usia yang masih sangat muda dan tidak meninggalkan seorang putra mahkota. Walaupun usia pemerintahnya tidak begitu lama, namun namanya cukup dikenal sebagai panglima perang yang memimpin pasukan Demak menyerang Portugis di Malaka. Setelah Adipati Unus meninggal, tahta Kerajaan Demak dipegang oleh saudaranya yang bergelar Sultan Trenggana.
Sultan Trenggana Sultan Trenggana memerintah Demak dari tahun 1521-1546 M. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Sultan Trenggana berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Pada tahun 1522 M Kerajaan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat di bawah pimpinan Fatahillah (Faletehan). Daerah-daerah yang berhasil dikuasainya antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah ini bertujuan untuk menggagalkan hubungan antara Portugis dan Kerajaan Pajajaran. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh armada Demak pimpinan Fatahillah. Dengan kemenangan itu, Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta (berarti kemenangan penuh). Peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 M itu kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta.
Dalam usaha memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur, Sultan Trenggana memimpin sendiri pasukannya. Satu persatu daerah Jawa Timur berhasil dikuasai, seperti Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Akan tetapi ketika menyerang Pasuruan (1546) Sultan Trenggana gugur.
c. Keruntuhan Demak
Setelah Sultan Trenggana wafat, terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak, antara Pangeran Sekar Seda ing Lepen dan Sunan Prawoto (putra Sultan Trenggana). Pangeran Sekar Seda ing Lapen dibunuh oleh utusan Sunan Prawoto.
Putra Sekar Seda ing Lepen yang bernama Arya Penangsang dari Jipang menuntut balas kematian ayahnya dengan membunuh Sunan Prawoto. Selain Sunan Prawoto, Arya Panangsang juga membunuh Pangeran Hadiri (suami Ratu Kali Nyamat, adik Sunan Prawoto). Pangeran Hadiri dianggap sebagai penghalang Arya Penangsang untuk menjadi Sultan Demak.
Selanjutnya Arya Penangsang dibunuh oleh Ki Jaka Tingkir yang dibantu oleh Kyai Gede Pamanahan dan putranya Sutawijaya, serta Ki Penjawi. Jaka Tingkir naik tahta dan penobatannya dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Hadiwijaya serta memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Pajang.

KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT DI INDONESIA

1. Latar Belakang Masuknya Bangsa Eropa ke Indonesia
Dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Usmani, maka berakhirlah kekuasaan Kerajaan Romawi Timur. Hal ini juga berakibat tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi orang-orang Eropa. Bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Keadaan seperti ini menyebabkan perdagangan antara dunia Timur dengan Eropa menjadi mundur, sehingga barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa menjadi berkurang di pasaran Eropa, terutama rempah-rempah.
Pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16, pelaut-pelaut bangsa Eropa berhasil menjelajahi samudera yang luas dan sampai ke negeri-negeri baru seperti Amerika, Afrika, Asia Timur termasuk Indonesia.
Faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa mengadakan penjelajahan samudera pada akhir abad ke-16 di antaranya:
a. Jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Usmani
b. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia Timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran atau lautan.
c. Penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo, yang menyatakan
bumi ini bulat
d. Penemuan kompas (penunjuk arah mata angin)
e. Semangat Reconcfuesta, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam di manapun yang dijumpainya.
Dengan berlatar belakang inilah bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera yang dipelopori oleh bangsa Spanyol dan Portugis, serta diikuti oleh Belanda, Inggris, Perancis dan lain sebagainya.

a. Penjelajahan Bangsa Spanyol
Setelah Perjanjian Thordesillas (1492), Christopher Columbus mengajukan permohonan bantuan kepada raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Permintaan itu dipenuhi dengan memberikan tiga kapal yang bernama Pinta, Nina dan Maria beserta 88 orang pelaut kepada Colombus. Ketika Columbus tiba di Kepulauan Bahama, ia merasa dirinya telah sampai di Kepulauan Hindia yang merupakan sumber rempah-rempah. Walaupun di kepulauan itu tidak ditemukan adanya rempah-rempah. Selanjutnya, Kepulauan Bahama lebih dikenal dengan sebutan Hindia Barat oleh orang-orang Eropa.
Sejak Columbus menemukan kepulauan ini, maka pelaut-pelaut berikutnya hanya sampai berlayar di kepulauan ini seperti:
1. Cortez menduduki Mexico pada tahun 1519 dengan menaklukkan suku Indian yaitu Kerajaan Aztec dan suku Maya di Yucatan.
2. Pizzaro, pada tahun 1530 menaklukan kerajaan Indian di Peru yang bernama Kerajaan Inca.
Semua daerah yang direbut dan ditaklukkan oleh penjelajah itu dijadikan daerah jajahan bangsa Spanyol.
Kemudian penjelajahan bangsa Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand Magelhaens. la seorang pelaut bangsa Spanyol yang banyak mempelajari pengalaman pelayaran Columbus ke Amerika. Dari pelayaran Columbus itulah Magelhaens mengatakan bahwa wilayah Hindia hanya dapat ditemukan dengan melalui ujung Amerika bagian Selatan.
Pada tahun 1519, rombongan Magelhaens atas nama raja Spanyol, memulai pelayarannya menuju ke daerah Hindia. Pada tahun 1520 mereka telah tiba di kepulauan Filipina. Magelhaens mendirikan tugu peringatan dan menyatakan bahwa daerah itu menjadi milik raja Spanyol. Ketika rombongan Magelhaens tiba di Filipina, ia menemukan keadaan tegang dan kacau akibat persaingan dan pertentangan di antara kerajaan-kerajaan di Filipina. Dalam pertentangan itu, Magelhaens memihak salah satu kerajaan dan dalam perang yang terjadi itu ia mati terbunuh. Rombongan Magelhaens, selanjutnya dipimpin oleh kapten kapalnya yang bernama Sebastian d'Elcano. Sebastian d'Elcano sebagai pemimpin rombongan melanjutkan pelayarannya ke arah selatan dan sampai di kepulauan Maluku pada tahun 1521. Namun di Maluku telah berkuasa bangsa Portugis yang telah tiba sejak tahun 1512.
b Penjelajahan Bangsa Portugis
Setelah Perjanjian Thordesillas (1492) pelaut-pelaut Portugis di bawah pimpinan Bartholomeus Diaz mencoba mencari jalan keluar untuk menemukan dunia Timur (pusat rempah-rempah). Namun pelayaran Bartholomeus Diaz hanya sampai di ujung Afrika Selatan (1496). Hal ini disebabkan oleh besarnya gelombang ombak Samudera Hindia (Samudera Indonesia), sehingga kapal-kapal yang dibawa oleh Bartholomeus Diaz tidak berhasil melewatinya. Oleh Bartholomeus Diaz, tanjung itu diberi nama Tanjung Pengharapan (Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan sekarang).
Kegagalan Bartholomeus Diaz untuk menemukan sumber rempah-rempah di dunia Timur tidak membuat surut tekad raja Portugis, terlebih lagi setelah mendengar berita keberhasilan Columbus menemukan benua Amerika. Maka pada tahun 1498, raja Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Vasco da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat di Kalkuta (India) tahun 1498. Di daerah India para pelaut Portugis mendapat rempah-rempah dari para pedagang untuk dibawa ke negerinya. Dengan kenyataan seperti ini bangsa Portugis belum merasa puas dan ingin mendapatkan serta menemukan sendiri pusat rempah-rempah itu. Maka pada tahun 1511, dari India bangsa Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque, mengikuti perjalanan para pedagang Islam. Pada tahun 1511 itu juga Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Dari Malaka itu bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur dengan tujuan untuk medapatkan sendiri pusat rempah-rempah yang ada di kepulauan Maluku. Akhirnya bangsa Portugis tiba di Ternate (Maluku) tahun 1512.
Ketika bangsa Portugis tiba di Ternate, Kerajaan Ternate itu sedang berperang melawan Kerajaan Tidore. Kedatangan bangsa Portugis di Ternate mendapatkan sambutan baik dari raja Ternate. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar bangsa Portugis dapat dijadikan sekutu dalam menghadapi Kerajaan Tidore yang temyata dibantu bangsa Spanyol. Oleh karena itu, di samping perang yang terjadi antara Kerajaan Ternate
dengan Tidore, juga merupakan perang antara bangsa kulit putih yaitu antara
bangsa Spanyol dengan Portugis.
Untuk menyelesaikan pertikaian kedua bangsa kulit putih itu, Paus turun
tangan dan pada tahun 1521 dilakukan Perjanjian Saragossa (Zaragoza). Isi
Perjanjian itu antara lain:
1. Bumi ini dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis.
Wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Mexico ke arah barat sampai ke kepulauan Filipina dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazillia ke arah timur sampai ke kepulauan Maluku.
2.
Jadi berdasarkan perjanjian itu, maka wilayah Maluku berada di bawah pengaruh kekuasaan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk kembali ke Filipina.
c. Kedatangan Bangsa Belanda di Indonesia
Bangsa Portugis menguasai jalur pelayaran perdagangan antara Hindia Timur (kepulauan di timur Indonesia) sampai Eropa selama hampir satu abad. Perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh bangsa Portugis ini sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa Belanda. Terlebih lagi setelah para pedagang Belanda tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kegiatannya di bandar perdagangan Lisboa (Lisabon, Portugis). Sehingga para pedagang Belanda merasa kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, para pedagang Belanda berusaha sendiri untuk mencari dan menemukan sumber rempah-rempah yang ada di dunia Timur.
Bangsa Belanda memulai pelayarannya, pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, para pedagang bangsa Belanda tiba di Banten (Indonesia). Dari bandar Banten pelaut Belanda melanjutkan pelayarannya ke arah timur dan mereka kembali dengan mem-bawa rempah-rempah dalam jumlah yang cukup banyak.
Sejak keberhasilannya itu, para pedagang Belanda semakin ramai datang ke Indonesia. Keadaan seperti ini telah menyebabkan timbulnya persaingan di antara para peda¬gang Belanda sendiri. Untuk mengatasi persaingan itu, pemerintah Belanda mem-bentuk badan usaha atau kongsi dagang yang diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yaitu Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC berdiri tahun 1602 yang juga lebih sering disebut oleh bangsa Indonesia dengan sebutan Kompeni Belanda.
VOC merupakan suatu badan dagang para pedagang-pedagang Belanda yang mendapatkan hak-hak istimewa dari pemerintah kerajaan Belanda. Hak istimewa yang dimiliki oleh VOC mendorong semakin pesatnya perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Sehingga kedudukan para pedagang Portugis semakin terdesak dan akhimya lenyap dari akdvitas monopoli perdagangan rempah-rempah.
d. Kedatangan Bangsa Inggris di Indonesia
Sejak abad ke-17, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India. Di India Timur, para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang yakni East India Company (EIC) pada tahun 1600, dengan India sebagai daerah operasinya. Pusat kekuasaan EIC adalah di Kalkuta (India), dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara.
Pada abad ke-18 para pedagang Inggris juga sudah banyak berdagang di Indonesia, sehingga sekaligus menjadi saingan VOC (Belanda). Bahkan sejak Belanda menjadi sekutu Perancis, Inggris selalu mengancam kedudukan Belanda di Indonesia.
Di bawah Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudu-kan di Kalkuta (India) dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda yang ada di wilayah Indo¬nesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Raffles yang diangkat sebagai pemimpin Inggris atas wilayah Indonesia memberikan kesempatan kepada penduduk Indone¬sia untuk melaksanakan perdagangan bebas. Walaupun demikian, kekuasaan Inggris tetap bersifat menindas bangsa-bangsa di Indonesia. Hubungan antara Indonesia dengan Eropa hampir seluruhnya dikuasai oleh Inggris. Akan tetapi berdasar-kan Perjanjian London tahun 1815, Inggris diharuskan mengem-balikan wilayah kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda, dan pada tahun 1816 Inggris melaksanakan kewajibannya itu
2. Perkembangan Kekuasaan Bangsa Eropa di Indonesia
a. Kekuasaan Bangsa Portugis di Indonesia
Bangsa Portugis berhasil merebut beberapa pelabuhan penting di pantai India dan menjadikan kota Goa yang terletak di pantai India sebagai pusat kekuasaannya. Untuk dapat menguasai dan memonopoli perdagangan di Asia Selatan, bangsa Portugis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Memperluas kekuasaannya ke arah barat dengan menghancurkan ar¬mada laut Turki, sehingga bangsa Portugis dapat mengawasi perdagang¬an dan pelayaran di laut antara Asia dengan Eropa. Bahkan bangsa Portugis dapat memaksa para pedagang untuk berlayar dari bandar perdagangan Goa (India) menuju ke Afrika Selatan dan selanjutnya sampai di bandar Lisboa, yaitu pusat perdagangan di Eropa dan ibu kota Portugis.
2) Memperluas kekuasaannya ke arah timur dengan menguasai Malaka, sehingga dapat menghentikan dan menguasai aktivitas perdagangan langsung yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Cina, India maupun kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Pada tahun 1511, Malaka berhasil direbut oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque. Sejak itu, Kerajaan Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis. Dengan demikian bangsa Portugis dapat mengadakan perdagangan langsung dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia, seperti Ternate, Ambon, Banda, dan Timor. Di Ternate bangsa Portugis berusaha merebut perdagangan cengkeh dan pala. Akan tetapi dalam upaya itu, bangsa Portugis telah berbuat sesuatu hal yang melukai perasaan orang-orang Islam, dengan melanggar perjanjian terhadap Sultan Ternate.
Bangsa Portugis berusaha menanamkan kekuasaannya di daerah Maluku. Hal ini dilakukan agar dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah. Namun, tindakan-tindakan bangsa Portugis yang semakin sewenang-wenang dan bertindak kejam terhadap rakyat telah menimbulkan terjadinya perten-tangan antara rakyat Maluku dengan bangsa Portugis. Pertentangan ini semakin memuncak setelah bangsa Portugis membunuh Sultan Hairun dari Kerajaan Ternate. Rakyat Ternate angkat senjata di bawah pimpinan putranya yang bernama Baab Ullah, dan akhirnya tahun 1575 bangsa Portugis terusir dari daerah Maluku.
Zaman kekuasaan kolonial Portugis yang berlangsung dari tahun 1511 sampai tahun 1641 di wilayah Indonesia meninggalkan bekas-bekasnya di dalam kebudayaan Indonesia saat ini. Peninggalan-peninggalan zaman kolonial Portugis baik yang berupa kebudayaan rohani maupun jasmani masih dapat kita saksikan hingga sekarang.
Semboyan dari penjelajahan bangsa Portugis, yaitu berusaha untuk menyebarkan agama Katolik pada daerah-daerah yang dikuasainya. Fransiscus Xaverius, seorang misionaris, telah menyebarluaskan agama Katolik di Ambon. Banyak orang Ambon yang akhirnya memeluk agama Katolik dan terlihat dari nama-namanya yang meniru nama-nama bangsa Portugis seperti De Pereira, De Fretes, Lopies, De Quelju, Diaz dan sebagainya.
Benda-benda peninggalan bangsa Portugis kemudian dianggap keramat oleh bangsa Indonesia seperti meriam-meriam yang terkenal dengan nama Nyai Setomi di Solo, Si Jagur di Jakarta, Ki Amuk di Banten dan sebagainya. Khusus meriam Si Jagur yang terdapat di Jakarta dianggap sebagai alat perantara kekuatan gaib untuk mendapatkan anak.

c. Indonesia di bawah Pemerintahan Kerajaan Belanda
Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan memiliki utang yang sangat besar. Hal ini diakibatkan oleh:
1. persaingan dagang dari bangsa Perands dan Inggris,
2. penduduk di Indonesia, terutama Jawa telah menjadi miskin, sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC,
3. perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan VOC,
4. pegawai-pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan kecurangan-kecurangan akibat dari gaji yang diterimanya terlalu kecil,
5. VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup besar untuk memenuhi pegawai daerah-daerah yang baru dikuasai, terutama di Jawa dan Madura.
Akibat kerugian besar yang diderita oleh VOC, maka pada tahun 1799 badan perdagangan ini akhirnya dibubarkan. Segala hak dan kewajibannya diambil alih oleh pemerintah Republik Bataafsche yang berkuasa atas wilayah Indonesia sampai tahun 1807. Pada tahun 1807, Republik Bataafsche dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti bentuknya menjadi Kerajaan Holland di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte (adik dari Kaisar Napoleon). Akibat perubahan ketatanegaraan itu, akhirnya Indonesia menjadi daerah jajahan Kerajaan Holland (Kerajaan Belanda).
Karena Perancis dan Kerajaan Belanda itu terlibat dalam perang dengan Inggris, Louis Napoleon memilih seorang yang cakap untuk diangkat menjadi gubernur jenderal atas wilayah Indonesia. Tugas berat ini dibebankan kepada Herman Willem Daendels, dengan tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.
d. Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811)
Pada tahun 1808, Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal atas wilayah Indonesia. Tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya tersebut, perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan ketentaraan.
Membangun Ketentaraan Untuk memperkuat angkatan perangnya, Daendels melatih orang-orang di Indonesia, karena tidak mungkin ia menambah tentaranya dengan orang-orang yang didatangkan dari negeri Belanda. Pembangunan angkatan perangnya ini dilengkapi dengan pendirian tangsi-tangsi atau benteng-benteng, pabrik mesiu dan juga rumah sakit tentara.
Membangun Jalan Pos Di samping itu, atas dasar pertimbangan pertahanan, Daendels memerintahkan pembuatan jalan pos dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur. Pembuatan jalan ini menggunakan tenaga rakyat dengan sistem kerja rodi atau kerja paksa, hingga selesainya pembuatan jalan itu. Untuk orang Belanda, pekerjaan menyelesaikan pembuatan jalan pos ini merupakan keberhasilan yang gemilang, tetapi lain halnya dengan para pekerja rodi/pribumi, setiap jengkal jalan itu merupakan peringatan terhadap rintihan dan jeritan jiwa orang yang mati dalam pembuatan jalan tersebut.
Membangun Pelabuhan Setelah pembuatan jalan selesai, Daendels memerin¬tahkan pembuatan perahu-perahu kecil, karena perahu-perahu perang Belanda tidak mungkin dikirim dari negeri Belanda ke Indonesia. Selanjutnya membuat pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya perahu-perahu perang itu. Untuk membangun pelabuhan perang itu, Daendels merencanakan di daerah Banten Selatan. Pembuatan pelabuhan itu telah memakan ribuan korban jiwa di Banten akibat dari penyakit malaria yang menyerang para pekerja paksa. Akhirnya pembuatan pelabuhan itu tidak selesai. Walaupun Daendels bersikeras untuk tetap menyelesaikannya, tetapi Sultan Banten menentangnya. Daendels menganggap jiwa rakyat Banten tidak ada harganya, sehingga hal ini mengakibatkan pecahnya perang antara Daendels dengan Kerajaan Banten.
Di samping itu, pembuatan pelabuhan di Merak juga mengalami kegagalan dan hanya usaha untuk memperluas pelabuhan di Surabaya yang cukup memuaskan.
Permusuhan raja-raja di Jawa dengan Daendels Setelah Daendels mengetahui bahwa Sultan Banten tidak sanggup memperbaiki sejumlah besar pekerjaan yang harus dikerjakan di Banten Selatan, apalagi ketika ada seorang Belanda terbunuh di Banten, maka kerajaan ini diserbu dan Sultan Banten diasingkan ke Ambon. Mangkubumi (perdana menteri) Banten yang dianggap oleh Daendels sebagai tiang perlawanan terhadap Belanda dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut. Adapun Sultan yang baru diangkat oleh Daendels dipaksa untuk menerima Kerajaan Banten yang telah diperkecil.
Pada waktu Daendels membuat aturan-aturan baru tentang sopan-santun antara orang Belanda dengan raja-raja di Jawa Tengah, Sultan Ngayogyakarta menentang dan menyiapkan perlawanan. Pasukan Daendels menyerbu keraton dan merampas semua isi keraton. Daendels juga mempersempit daerah kekuasaan Keraton Ngayogyakarta. Sultan Hamengku Buwono I yang menentang Daendels dipecat dari kedudukannya, dan sejak itu ia disebut dengan gelar Sultan Sepuh.
Sudah tentu tindakan Daendels di Banten dan di Ngayogyakarta menimbulkan rasa benci dari rakyat maupun dari pihak raja-raja. Akhirnya raja-raja tersebut menjalin hubungan rahasia dengan Inggris agar dapat mengusir Belanda dari Pulau Jawa.
Usaha keuangan Daendels Daendels membutuhkan uang yang sangat banyak untuk membiayai pertahanan dan usaha-usaha lainnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan itu, ia melakukan penjualan tanah-tanah rakyat kepada pihak-pihak swasta bangsa Belanda, Cina, Arab dan lain sebagainya. Dengan demikian, muncullah tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha-pengusaha swasta. Para pengusaha swasta ini terkenal dengan tindakannya yang sering memeras dan menindas rakyat khususnya di daerah Pulau Jawa. Para pengusaha atau tuan-tuan tanah itu memiliki hak istimewa, sehingga dapat dikatakan bahwa tanah partikelir itu bagaikan negara di dalam negara, karena memiliki aturan-aturan tersendiri.
Pembangunan Kota Kota Batavia yang sudah dianggap tidak baik untuk kesehatan penduduk, terutama untuk para pegawai Belanda, maka atas perintah Daendels dianjurkan untuk pindah ke kota baru yang diberi nama Weltervreden dan Meester Cornelis.
Indonesia menjadi jajahan Perancis Pada tahun 1810 Kerajaan Belanda di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Negeri Belanda dijadikan wilayah kekuasaan Perancis. Dengan demikian, wilayah jajahannya di Indonesia secara otomatis menjadi wilayah jajahan Perancis. Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otokratis (otoriter), maka pada tahun 1811 ia dipanggil kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansens.
e. Kekuasaan Inggris di Indonesia
Setelah Daendels ditarik kembali ke negeri Belanda, Jansens diangkat sebagai gubernur jenderal atas wilayah Indonesia. Gubernur Jenderal Jansens mengetahui bahwa tentara yang diciptakan oleh Daendels sangat lemah. Jansens sangat khawatir, untuk mempercayakan pertahanan atas wilayah Jawa kepada raja-raja di Jawa, karena ia mengetahui bahwa raja-raja Jawa sangat memusuhi Belanda.
Pada tahun 1811, tentara Inggris mengadakan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Pasukan Inggris tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi pasukan Belanda. Di samping itu, pasukan Belanda juga mendapat serangan dari para raja-raja Jawa. Serangan-serangan itu menjadi penyebab menyerahnya Belanda tanpa bersyarat.
Sejak tahun 1811 itu juga wilayah Indonesia menjadi daerah jajahan East Indian Company (EIC), badan perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta (India), yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Untuk wilayah Indonesia, Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang pemerintahan dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal.
Pemerintahan jajahan Inggris atas wilayah Indonesia tidak jauh berbeda dengan bangsa Eropa lainnya. Raja-raja di Jawa yang merasa telah berjasa membantu Inggris merasa sangat kecewa. Terutama Sultan Sepuh yang telah berkuasa kembali di Ngayogyakarta. Pada tahun 1812, Sultan Sepuh kembali menentang pemerintahan Inggris. Raffles yang cukup pandai dalam menetapkan taktik dan strategi, memperalat Pangeran Notokusumo untuk mengetahui gerak-gerik Sultan Sepuh. Setelah mengetahui rencana dan gerakan Sultan Sepuh, Raffles menyerang Ngayogyakarta. Sultan Sepuh ditangkap dan diasingkan ke Pulau Pinang. Sultan Hamengku Buwono yang baru diangkat dipaksa oleh Raffles untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Notokusumo. Sebagai tanda jasa, Raffles mengangkatnya menjadi Pangeran Adipati Paku Alam (1813). Untuk selanjutnya daerahnya dikenal dengan sebutan Paku Alam.
Tindakan yang dilakukan oleh Raffles pada masa pemerintahannya adalah membagi daerah Jawa atas 16 daerah karesidenan, dengan tujuan untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasainya. Di samping itu. Raffles membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pada pengadilan Inggris.
Di samping sebagai kepala pemerintahan jajahan Inggris atas wilayah Indonesia, Raffles sangat tertarik kepada sejarah, kebudayaan dan kesenian di Jawa. Dengan bantuan orang-orang pribumi yang pandai dan beberapa orang Belanda, Raffles berhasil mengetahui sejarah, kebudayaan, kesenian dan kesusasteraan Jawa. Buah karya Thomas Stamford Raffles adalah buku yang berisikan sejarah Jawa yang berjudul History of Java.
Setelah Napoleon Bonaparte dapat dikalahkan dalam pertempuran di Leipzig dan kemudian tertangkap, maka pada tahun 1814 melalui Konvensi London (Perjanjian London), Inggris mengembalikan semua daerah kekuasa-an Belanda yang pernah dikuasai oleh Inggris. Akan tetapi Raffles tidak setuju terhadap keputusan-keputusan itu. la meletakan jabatannya dan digantikan oleh Letnan Gubernur Jenderal John Fendall. Pada tahun 1816 John Fendal menyerahkan wilayah jajahan di Indonesia kepada Belanda.
f. Pemerintahan Kolonial Belanda
Setelah dilakukan perjanjian antara Inggris dengan Belanda pada Konvensi London (1814), daerah jajahan di Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Untuk mengurus pengembalian itu, dikirim komisi Jenderal yang terdiri atas Van der Capellen, Elout, dan Buyskes (1816).
Tugas komisi Jenderal itu sangat berat, yaitu memperbaiki sistem pemerintahan dan perekonomian. Perbaikan ekonomi ini bertujuan agar dapat mengembalikan utang-utang Belanda yang cukup besar akibat perang-perang yang dilakukan dalam menghadapi Napoleon maupun perang-perang yang dilakukan dalam menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnya itu, berbagai tantangan muncul, yaitu menghadapi perekonomian yang buruk, persaingan dagang bangsa Inggris, sikap bangsa pribumi yang memusuhi bangsa Belanda. Bangsa pribumi tidak ingin dijajah lagi dan ingin merdeka seperti yang dialami pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
Jika ditinjau dari sejarah Indonesia, sejak tahun 1816 sampai tahun 1900, bangsa di Indonesia sudah jelas menentang masuk dan berkuasanya bangsa Asing termasuk bangsa Belanda. Pertentangan yang terjadi antara bangsa-bangsa di Indonesia dengan bangsa Belanda disebabkan oleh karena:
1. Kebencian golongan raja dan bangsawan pribumi terhadap pemerintah Belanda yang menyebabkan kemunduran kekuasaan mereka.
2. Kebencian golongan pedagang pribumi terhadap Belanda yang mematikan mata pencaharian mereka.
3. Kebencian terhadap Belanda berdasarkan agama, seperti meletusnya Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh dan lain sebagainya.
Untuk menghadapi pertentangan yang kuat dari bangsa-bangsa di In¬donesia, Belanda menindasnya dengan jalan perang kolonial dan politik devide ' et impera, yaitu memecah belah bangsa di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya permu'-uhan antara kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indo¬nesia

Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore

a. Letak Kerajaan
Secara geografis Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki letak yang sangat penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Kedua kerajaan ini terletak di daerah Kepulauan Maluku.
Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga dijuluki sebagai "the Spice Island". Rempah-rempah menjadi komoditi utama dalam dunia pelayaran perdagangan saat itu, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang ke daerah Timur bertujuan untuk menemukan sumber rempah-rempah. Oleh karena itu/ muncullah hasrat untuk menguasai rempah-rempah tersebut.
Keadaan seperti ini, telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
b. Kehidupan Politik
Di Kepulauan Maluku banyak terdapat kerajaan kecil, di antaranya Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli Lima, yaitu persekutuan lima bersaudara dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sementera itu, Kerajaan Tidore memimpin Uli Siwa, yang berarti persekutuan sembilan bersaudara dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Makayan, Jahilolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di antara daerah itu sampai dengan Irian Barat.
Ketika bangsa Portugis masuk ke Maluku, Portugis langsung memihak dan membantu Ternate pada tahun 1521. Hal ini dikarenakan Portugis mengira Ternate lebih kuat. Begitu pula bangsa Spanyol yang ketika datang di Maluku langsung membantu Tidore. Terjadilah perselisihan antara kedua bangsa kulit putih tersebut di daerah Maluku. Untuk menyelesaian perselisihan kedua bangsa itu, Paus turun tangan dan menen-tukan garis batas wilayah timur melalui Perjanjian Saragosa. Dalam Perjanjian Saragosa dinyatakan bahwa bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap menguasai daerah-daerah di Maluku.
Sultan Hairun Untuk dapat memperkuat kedudukannya di Maluku, Portugis mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Santo Paulo. Namun semakin lama tindakan Portugis semakin dibenci oleh rakyat dan bahkan oleh para pejabat Kerajaan Temate. Sultan Hairun, penguasa Ternate, semakin bertambah bend (anti) melihat tindakan-tindakan dan gerak-gerik bangsa Portugis. Oleh karena itu. Sultan Hairun secara terang-terangan menentang politik monopoli dari bangsa Portugis.
Sultan Baabullah Dengan kematian Sultan Hairun, rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Baabullah (putra Sultan Hairun), bangkit menentang Portugis. Tahun 1575 M, Portugis dapat dikalahkan dan diberi kesempatan untuk meninggalkan benteng.
Pada tahun 1578 M, bangsa Portugis juga ingin mendirikan benteng di Ambon, tetapi tidak lama kemudian bangsa Portugis pindah ke daerah Timor Timur dan berkuasa di sana sampai tahun 1976. Sesudah tahun 1976 wilayah Timor Timur berintegrasi ke dalam wilayah Republik Indonesia hingga tahun 1999. Akan tetapi, setelah melalui jejak pendapat 1999, rakyat Timor-Timur memilih merdeka.

Kerajaan Gowa Tallo

a. Letak Kerajaan
Kerajaan Gowa dan Tallo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting, karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara.
b. Kehidupan Politik
Perkembangan pesat Kerajaan Makassar tidak terlepas dari raja-raja yang pernah memertntah seperti:
Ra|aAlaudin Dalam abad ke-17 M, agama Islam berkembang cukup pesat di Sulawesi Selatan. Raja Makassar yang pertama memeluk agama Islam bernama Raja Alaudin yang memerintah Makassar dari tahun 1591-1638 M. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Makassar mulai terjun dalam dunia pelayaran-perdagangan (dunia maritim). Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya kesejahteraan rakyat Kerajaan Makassar. Namun setelah wafatnya Raja Alauddin, keadaan pemerintahan kerajaan tidak dapat diketahui dengan pasti.
Sultan Hasanuddin Pada masa peme-rintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar mencapai masa kejayaannya. Dalam waktu yang cukup singkat, Kera¬jaan Makassar telah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Cita-cita Sultan Hasanuddin untuk menguasai sepenuhnya jalur perdagang-an Nusantara, mendorong perluasan ke-kuasannya ke kepulauan Nusa Tenggara, seperti Sumbawa dan sebagian Flores. Dengan demikian, seluruh aktivitas pelayaran perdagangan yang melalui Laut Flores harus singgah lebih dulu di ibukota Kerajaan Makassar.
Keadaan seperti itu ditentang oleh Belanda yang memiliki daerah kekuasaan di Maluku dengan pusatnya Ambon. Hubungan Batavia dengan Ambon terhalang oleh kekuasaan Kerajaan Makassar. Pertentangan antara Makassar dan Belanda sering menimbulkan peperangan. Keberanian Sultan Hasanuddin memimpin pasukan Kerajaan Makassar untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku, mengakibatkan Belanda semakin terdesak. Atas keberaniannya, Belanda memberi julukan kepada Sultan Hasanuddin dengan sebutan "Ayam Jantan dari Timur".
Dalam upaya menguasai Kerajaan Makassar, Belanda menjalin hubungan dengan Kerajaan Bone, dengan rajanya Arung Palaka. Dengan bantuan Arung Palaka, pasukan Belanda berhasil mendesak Kerajaan Makassar dan menguasai ibukota kerajaan. Akhimya dilanjutkan dengan Perjanjian Bongaya (1667 M).
Mapasomba Setelah Sultan Hasanuddin turun tahta, ia digantikan oleh putranya yang bernama Mapasomba. Sultan Hasanuddin sangat berharap agar Mapasomba dapat bekerja sama dengan Belanda. Tujuannya agar Kerajaan Makassar tetap dapat bertahan. Ternyata Mapasomba jauh lebih keras dari ayahnya sehingga Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk menghadapi Mapasomba. Pasukan Mapasomba berhasil di-hancurkan dan ia tidak diketahui nasibnya. Dengan kemenangan itu, akhirnya Belanda berkuasa atas Kerajaan Makassar.

Kerajaan Banten

a. Letak Kerajaan
Dasar-dasar Kerajaan Banten diletakkan oleh Hasanuddin (putra Fatahillah) dan mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Perkembangan Kerajaan Banten yang demikian pesat, tidak lepas dari posisi dan letaknya yang strategis di sekitar Selat Sunda.
Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di daerah Jawa Barat bagian utara. Kerajaan Banten menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Sunda. Dengan posisi yang strategis Kerajaan Banten berkembang menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Barat dan bahkan menjadi saingan berat VOC (Belanda) yang berkedudukan di Batavia.
b. Kehidupan Politik
Berkembangnya Kerajaan Banten, tidak dapat dipisahkan dari peranan
raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Banten.
Raja Hasanuddin Setelah Banten di islamkan oleh Fatahillah, daerah Banten
diserahkan kepada putranya yang bernama Hasanuddin. la memerintah Banten dari tahun 1552-1570 M. Dengan meletakkan dasar-dasar pemerintahan, Kerajaan Banten dan mengangkat dirinya sebagai raja pertama. Pada masa pemerintahannya, agama Islam dan kekuasaan Kerajaan Banten berkembang cukup pesat.
Raja Hasanuddin, juga memperluas wilayah kekuasaannya ke Lampung. Dengan menduduki daerah Lampung, Kerajaan Banten merupakan penguasa tunggal jalur lalu lintas pelayaran-perdagangan Selat Sunda, sehingga Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng setiap pedagang yang melewati Selat Tirtayasa. Letak Kerajaan Banten sangat strategis karena berada
Sunda diwajibkan untuk melakukan di Selat Sunda yang bertambah ramai setelah dikuasainya Selat kegiatannya di Bandar Banten.
Raja Hasanuddin kawin dengan putri Raja Indrapura. Bahkan Raja Indra-pura menyerahkan tanahSelebar yang banyak menghasilkan lada kepadanya. Di bawah pemerintahan Raja Hasanuddin, Kerajaan Banten banyak di-kunjungi oleh saudagar-saudagar dari Gujarat, Persia, Cina, Turki, Pegu (Burma Selatan), dan Keling.
Panembahan Yusuf Setelah Raja Hasanuddin wafat tahun 1570 M, putranya yang bergelar Panembahan Yusuf menjadi raja Banten berikutnya. la berupaya untuk memajukan pertanian dan pengairan. la juga berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaannya. Langkah-langkah yang ditempuhnya antara lain, merebut Pakuan pada tahun 1579 M. Dalam pertempuran tersebut, raja Pakuan yang bernama Prabu Sedah tewas. Kerajaan Pajajaran yang merupakan benteng terakhir Kerajaan Hindu di Jawa Barat berhasil dikuasainya. Setelah 10 tahun memerintah, Panembahan Yusuf wafat akibat sakit keras yang dideritanya.
Maulana Muhammad Ketika Panembahan Yusuf sedang sakit, saudaranya yang bernama Pangeran Jepara datang ke Banten. Ternyata Pangeran Jepara yang dididik oleh Ratu Kali Nyamat ingin menduduki Kerajaan Banten. Tetapi mangkubumi Kerajaan Banten dan pejabat-pejabat lainnya tidak menyetujuinya. Mereka mengangkat putra Panembahan Yusuf yang baru berumur sembilan tahun bernama Maulana Muhammad menjadi raja Banten dengan gelar Kanjeng Ratu Banten. Mangkubumi menjadi wali raja. Mangkubumi menjalankan seluruh aktivitas pemerintahan kerajaan sampai rajanya siap untuk memerintah.
Pada tahun 1596 M Kanjeng Ratu Banten memimpin pasukan Kerajaan Banten untuk menyerang Palembang. Tujuannya untuk menduduki bandar-bandar dagang yang terletak di tepi Selat Malaka agar bisa dijadikan tempat untuk mengumpulkan lada dan hasil bumi lainnya dari Sumatera. Palembang akan dikuasainya, tetapi tidak berhasil, malah Kanjeng Ratu Banten tertembak dan akhirnya wafat. Tahta kerajaan kemudian berpindah kepada putranya yang baru berumur lima bulan yang bernama Abu'Mufakir.
Abu'Mufakir Abu'Mufakir dibantu oleh wali kerajaan yang bernama Jayanegara. Akan tetapi, ia sangat dipengaruhi oleh pengasuh pangeran yang bernama Nyai Emban Rangkung.
Pada tahun 1596 M itu juga untuk pertama kalinya orang Belanda tiba di Indonesia di bawah pimpinan Comelis de Houtman. Mereka berlabuh di pelabuhan Banten. Tujuan awal mereka datang ke Indonesia adalah untuk membeli rempah-rempah.
Sultan Ageng Tirtayasa Setelah wafat, Abul Mufakir digantikan oleh putranya dengan gelar Sultan Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Akan tetapi berita tentang pemerintahan sultan ini tidak dapat diketahui dengan jelas. Setelah Sultan Abu Ma'ali wafat, ia digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Ia memerintah Banten dari tahun 1651-1692 M.
Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten mencapai masa kejayaan. Sultan Ageng Tirtayasa berupaya memperluas ke¬rajaannya dan mengusir Belanda dari Batavia. Banten mendukung perlawan-an Kerajaan Mataram terhadap Belanda di Batavia. Kegagalan Kerajaan Mataram tidak mengurangi semangat Sultan Ageng untuk mencapai cita-citanya.
Sultan Ageng Tirtayasa memajukan aktivitas perdagangan agar dapat bersaing dengan Belanda di Batavia. Di samping itu. Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan kepada pasukan Kerajaan Banten untuk mengadakan perampokan terhadap Belanda di Batavia, sedangkan perkebunan tebu milik Belanda di sebelah barat Ciangke dirusak oleh orang-orang Banten. Gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Banten atas perintah Sultan Ageng Tirtayasa membuat Belanda kewalahan menghadapinya.
Pada tahun 1671 M Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota menjadi raja pembantu dengan gelar Sultan Abdul Kahar. Sejak saat itu Sultan Ageng Tirtayasa beristirahat di Tirtayasa/ tetapi ia tidak melepaskan pemerintahan seluruhnya. Pada tahun 1674 M, Sultan Abdul Kahar berangkat ke Mekkah dan setelah mengunjungi Turki ia kembali ke Banten (1676 M). Sejak saat itu ia lebih dikenal dengan sebutan Sultan Haji.
Ketika memerintah Kerajaan Banten, Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan Belanda. Ternyata hubungan ini dijadikan kesempatan yang bagus oleh Belanda untuk memasuki Kerajaan Banten. Melihat terjalinnya hubungan antara Sultan Haji dengan Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa menarik kembali tahta kerajaan dari tangan Sultan Haji. Namun Sultan Haji tetap mempertahankan tahta kerajaannya, sehingga terjadi perang saudara di Kerajaan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang mendapat bantuan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dipenjarakan di Batavia hingga wafat tahun 1692 M.
Kemenangan Sultan Haji merupakan kehancuran Kerajaan Banten, karena selanjutnya Kerajaan Banten berada di bawah pengawasan pihak Belanda. Dengan demikian. Sultan Haji hanyalah sebagai lambang belaka (raja boneka) dalam pemerintahan Kerajaan Banten, karena seluruh kekuasaan diatur oleh Belanda.