Hari Boeroeh 1 Mei 1946

Perayaan 1 Mei 1946 (sumber tulisan bagian dari http://indoprogress.com/2011/04/28/bagaimana-1-mei-dirayakan-pada-masa-lalu-ii/)

Perayaan 1 Mei 1946 adalah perayaan pertama dalam alam kemerdekaan. Saat itu adalah masa Kabinet Sjahrir Kedua (Maret 1946 – Oktober 1946). Dengan membuka keran demokrasi parlementer, kabinet Sjahrir memastikan keleluasaan gerakan buruh. Sjahrir adalah seorang demokrat-sosialis yang mementingkan hak-hak buruh, setidaknya atas dua dasar: pembacaannya akan sistem negara Indonesia yang ia cita-citakan sebagai negara kesejahteraan, dan sokongannya terhadap gerakan buruh sebagai sumber mobilisasi massa. Karenanya, Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Maria Ulfah, memberikan dukungan besar dalam pelaksanaan perayaan 1 Mei.  Kementerian Sosial mengeluarkan satu Makloemat, yang isinya:

Kepada boeroeh harian jg. ikoet merajakan hari 1 Mei diberi gadjih teroes oentoek hari itoe. Kepada kantor2 Djawatan2 dan peroesahaan2 tsb diatas diperkenankan mengibarkan Bendera Merah disamping Sang Merah Poetih.

Secara strategis, Makloemat Kementerian Sosial itu sesungguhnya disusun sebagai jawaban positif pemerintah atas tuntutan dari gerakan buruh sebelumnya. Beberapa minggu sebelum 1 Mei, Barisan Boeroeh Indonesia (BBI) telah mengajukan tuntutan terbuka kepada Presiden agar 1 Mei dijadikan hari raya (sebab hari 1 Mei 1946 memang jatuh pada hari Rabu), dan “sekolah2 dan kantor2 soepaja ditoetoep oentoek menghormati hari itoe dan kepada kaoem boeroeh seoemoemnja diberikan kesempatan seloeas2nja oentoek merajakan hari kemenangan.”Jadi, inisiatif perayaan 1 Mei datang dari gerakan buruh, dan oleh karenanya, mereka mengajukan tuntutan kepentingan kepada negara. Negara memberikan jawaban positif atas tuntutan tersebut, dan bahkan selangkah maju mendukung 1 Mei agar dirayakan secara besar-besaran oleh gerakan buruh, dengan memberikan jaminan ekonomis pembayaran upah bagi buruh yang ikut merayakannya dan memperkenankan pengibaran bendera merah (yaitu, bendera simbol perjuangan buruh). Jawaban positif negara atas tuntutan dari  gerakan buruh, bukanlah hal yang mengherankan. Dalam konteks negara yang baru merdeka, negara Indonesia hendak membangun citra yang membedakan dirinya dari negara kolonial yang dilawannya, yaitu dengan melindungi dan mendukung gerakan rakyat. Seperti yang terjadi juga di banyak tempat di Asia dan Afrika yang membebaskan dari cengkeraman kolonialisme Eropa, negara Indonesia yang akan dibangun bukanlah seperti negara kolonial yang menindas dan menyengsarakan rakyat (pribumi), melainkan berupaya mengakomodir sebisa mungkin segala kepentingan rakyatnya. Gerakan buruh, yang walaupun jumlahnya tidaklah besar di negara-negara yang baru merdeka ini, mempunyai peran sentral sebagai penggerak mobilisasi massa, sehingga dukungan sosial-politik gerakan buruh menjadi salah satu kunci utama bagaimana pondasi negara yang baru merdeka itu akan disusun. Dalam konteks demikian, Makloemat Kementerian Sosial dapat dipahami sebagai bentuk relasi simbiosis mutualis politik antara negara muda Indonesia dengan gerakan buruh. Tidak ada data sejarah yang menceritakan bagaimana pelaksanaan isi Makloemat Kementerian Sosial tersebut di dalam kenyataannya di lapangan. Apakah benar semua buruh yang “ikoet merajakan hari 1 Mei diberi gadjih teroes oentoek hari itoe”? Apakah sungguh terjadi diperkenankannya pengibaran “Bendera Merah disamping Sang Merah Poetih” di kantor-kantor pemerintah? Kita tidak dapat menjawab secara positif dua pertanyaan penting ini. Dengan demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran atas isi Makloemat itu. Walau begitu, penelusuran beberapa koran utama sepanjang tahun 1946, tidak menemukan adanya berita keluhan dari gerakan buruh atas perayaan 1 Mei 1946, sehingga kita cukup mengetahui bahwa perayaan 1 Mei 1946, sekalipun terjadi pelanggaran atas isi Makloemat, telah berjalan lancar. Patut diketahui pula bahwa persiapan perayaan 1 Mei 1946 telah dimulai beberapa hari sebelumnya. Jauh hari sebelumnya, Barisan Boeroeh Indonesia sudah membentuk “Panita Peringatan hari 1 Mei”. Tugas Panitia ini lebih berupa “penerangan-penerangan” – atau dalam kosakata kekinian: kampanye – perihal sejarah dan arti penting perayaan 1 Mei bagi buruh dan masyarakat umumnya. Maka itu, dapatlah kita ketahui konteks sosial-politik penulisan buku saku “Satoe Mei: Hari Kemenangan Boeroeh Sedoenia” karangan Sandra – yang mencoba menerjemahkan perayaan 1 Mei bagi buruh dalam alam kemerdekaan yang baru dinikmati rakyat Indonesia. Jadi, “penerangan” ditempuh lewat terbitan buruh. Selain itu, “penerangan-penerangan” ini juga dilakukan dengan memanfaatkan media utama pada jaman itu, yaitu: radio. Radio adalah media massa terpenting pada masa 1940-an – 1950-an yang dapat menjangkau masyarakat luas, dan perayaan 1 Mei (dianggap) sebagai hal penting yang perlu disiarkan dan diketahui rakyat umum. Gerakan buruh memberikan “penerangan-penerangan” lewat radio dalam siaran berita Antara. Kegiatan apa yang disusun, juga jadwal acara perayaan 1 Mei disebarkan ke masyarakat umum lewat radio. Menteri Sosial juga memberikan pidatonya lewat radio dalam perayaan 1 Mei 1946. Pidatonya berintikan dua hal, yaitu tentang “sedjarah sarekat kerdja di lain negeri”, dan juga harapan agar gerakan buruh “memberi bantoean dengan ikoet membangoenkan negara Indonesia jang merdeka.” Menariknya, Menteri Sosial juga menyebut program kerja Kementerian dalam menyusun satu “Oendang-oendang Sosial jang ditoejoekan kepada perbaikan nasib rakjat Indonesia seoemoemnja.”  Oendang-oendang sosial ini dalam perkembangannya di kemudian hari menjadi UU No. 12/1948 tentang Kerdja. Selain “penerangan-penerangan”, BBI juga mengadakan “pertemoean dimana kaoem boeroeh laki-laki dan perempoean djoega isteri boeroeh, ditoenggoe kedatangannja”. Pertemuan umum lebih berupa ajang sosialisasi di antara rekan-rekan aktivis buruh di tingkat nasional. Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan lagu perjuangan buruh “Internasionale” diputar berturut-turut. Juga diperkenalkan lagu “Satoe Mei” sebagai lagu perjuangan buruh Indonesia dari kelompok progresif . Sementara itu di tingkat lokal, perayaan 1 Mei 1946 mengambil bentuk lain. Sebagaimana diberitakan, gerakan buruh di Pati mengadakan “rapat raksasa” yang berupa upacara (yang dimulai pukul 7 pagi) dan dilanjutkan dengan “arak-arakan setjara demonstrasi dengan membawa sembojan-sembojan”. Juga diadakan “gerakan pengoempoelan bahan pakaian, obat-obatan dan lain-lain oentoek menolong fakir miskin dan bekas roomoesha.” Keprihatinan gerakan buruh terhadap fakir miskin dan bekas rõmusha merupakan bentuk solidaritas yang dipusatkan bagi kesejahteraan masyarakat umum. Gerakan buruh (sudah) menyadari bahwa kesejahteraan rakyat seluruhnya adalah bagian dari cita-cita perjuangannya juga. Sebagai kelompok masyarakat yang “cukup” beruntung memiliki pekerjaan dan memperoleh upah atas pekerjaannya itu, gerakan buruh melakukan kerja-kerja konkret tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi kaum rendahan keseluruhan. Kerja konkret ini didasarkan pada fakta bahwa bahan makanan pada masa-masa awal kemerdekaan sangatlah sulit didapat – dan harga beras di tanah Jawa melonjak drastis dalam masa kurun 1946-1947, sehingga beberapa serikat buruh menuntut pembayaran upah berupa beras. Dengan demikian, jelaslah bahwa bagi gerakan buruh Indonesia perayaan 1 Mei bukan semata-mata merupakan euforia sukacita perayaan kemenangan kelompok buruh atas pencapaian-pencapaiannya secara eksklusif, namun ekspresi keprihatinan yang bertujuan mendorong keadilan sosial bagi masyarakat umum. Ini adalah salah butir penting perayaan 1 Mei 1946, yang bisa kita simpulkan. Lagu “Satoe Mei” yang dijadikan lagu utama perjuangan buruh tahun 1946. Sumber: Boeroeh, 29 April 1946. Perpustakaan Nasional, Jakarta. Foto kiri: Bung Karno berpidato di muka massa buruh di alun-alun Yogyakarta. Foto kanan: Lagu 1 Mei yang mulai dinyanyikan sejak tahun 1946

Kuasa ramalan

Hadirilah undangan ini

Pertemuan guru sejarah di Nijmegen Belanda.

Setahun yang lalu pada bulan Maret 2011 di Nijmegen Belanda, diadakan pertemuan besar para guru sejarah  dari seluruh dunia. Sebanyak 40 orang hadir disana. Mereka mendiskusikan sejarah Eropah. Geschiedenis 24 (sebuah lembaga TV Belanda yang terkait pada bidang sejarah) memawancarai mereka. Tentu saja antara lain soal koloni Belanda, Hindia Belanda yang setelah merdeka bernama Republik Indonesia sekarang. Rasanya tidak ada guru sejarah Indonesia yang ikut kesana. Dalam foto adalah guru sejarah Marzia Gigli dari Italy yang menyinggung soal Indonesia dan Batavia (sekarang Jakarta). Mestinya guru sejarah Indonesia bisa memberikan sumbangan pendapatnya kalau ada yang ikut.

may Jen Susalit

Foto putera satu-satunya RA Kartini, yaitu Raden Mas Singgih yang waktu kecilnya bernama Susalit (Jawa : susah wiwit alit atau dalam bahasa Indonesia susah sejak kecil). Foto saat pelantikan Batalyon Sudjono dan Batalyon Darjatmo pada tanggal 5 Mei 1948 oleh Jenderal Mayor Susalit. Tampak ikut hadir Panglina Besar Jenderal Soedirman.

Salemba 6, 90 tahun

Ir Hein von Essen pada tahun 1914-1915 mendapat tugas dari Pemerintah Hindia Belanda untuk merencanakan dan membangun sebuah kompleks Pelayanan Kesehatan diatas sebuah persil ditepi kali Ciliwung Jakarta. Pada tanah di Salemba ini pada waktu sebelumnya, di
sebelahnya memang sudah dibangun Pabrik Madat (Opium Fabriek). Hein adalah sarjana tehnik sipil terkenal saat itu dari biro pembangunan bernama Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W.). Kompleks terdiri dari sebuah Rumah Sakit Umum sebagai pengganti Rumah Sakit Umum pemerintah di Glodok (Stadsverband) yang dianggap sudah tidak memenuhi syarat. Rumah Sakit baru di Salemba ini rampung pada tahun 1919 dan kemudian terkenal sebagai Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ). Disebelahnya berhasil dibangun laboatorium kedokteran. Tentu saja setelah 90 tahun bangunan Rumah Sakit yang kini bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini telah banyak berubah. Beruntung laboratorim yang kini bernama Lembaga Biologi Molekul Eijkman masih berdiri tegak sebagaimana aslinya. Pada tanggal 26 Agustus 1916, Gravin N van Limburg Stirum mewakili suaminya Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Paul Graaf van Limburg Stirum, untuk menandatangani Prasasti dimulainya pembangunan gedung School tot Opleiding van Indische Artsen. Sekolah kedokteran pribumi yang disingkat sebagai STOVIA ini sudah ada sejak tahun 1902 yang terletak di daerah Kwini Jakarta (kini jalan dr Abdurachman Saleh). Karena didesak perkembangan kemajuan dunia kedokteran sebagai institusi pendidikan dan penelitian dipindahkan ke Salemba. Selanjutnya STOVIA, CBZ dan laboratorium kedokteran merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.
Pendidikan ahli kesehatan di Hindia Belanda sudah ada sejak th 1851 yang dikenal sebagai sekolah Vaccinateur. (juru cacar). Dalam perkembangannya pendidikan yang hanya 2 tahun itu meningkat dari tahun ketahun. Lama pendidikan dan tambahan pengetahuan akhirnya menetapkan pada tahun 1853 berdirinya Dokter Djawa School (Sekolah Dokter Djawa). Pendidikan yang lebih ditingkatkan lagi pada th 1902 berhasil dibentuk pendidikan dokter pribumi dengan nama STOVIA. Rumah Sakit Pendikan untuk STOVIA adalah Militair Hospitaal (rumah sakit tentara) yang kini adalah RS Gatot Soebroto. Mungkin sejalan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit yang meningkat di Batavia, yang juga bisa dimanfaatkan sebagai rumah sakit pendidikan, kompleks di Salemba ini dibangun. Mahasiswa juga menjadi lebih nyaman untuk belajar di wilayah baru yang lebih luas tersebut.

Salemba 6, 90 tahu (bag ke II)

Atas tuntutan yang lebih meningkat lagi, pada th 1927 didirikan Sekolah Tinggi Kedokteran (Geneeskundig Hooge School atau GH). STOVIA tidak dibubarkan tapi berjalan terus dimana baru ditutup dengan resmi pada tahun 1937. Kalau sebelumnya untuk memperoleh gelar
Arts harus pergi kenegeri Belanda, sejak GH tidak perlu lagi. Untuk memberikan peluang pada para mahasiswa ex STOVIA untuk ikut dalam pendidikan GH, mahasiswa tingkat IV keatas mendapat kesempatan melalui testing. Tentu saja mata kulia lebih dikembangkan dan fasilitas pendidikan jauh lebih baik. Lama pendikan GH adalah 7 tahun dan menerima calon mahasiswa dari sekolah menengah atas. Berbeda dengan STOVIA yang menganut sistim pendidikan Guided Study atau pendidikan terpimpin, GH menganut sistim Free Study (pendidikan bebas) dimana sang mahasiswa menentukan kapan untuk menempuh ujian. Dengan perkataan lain jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun sukar diperkirakan. Saat itu timbul fenomena yang disebut sebagai Mahasiswa Abadi (de eeuwige student). Dalam kehidupan mahasiswa muncul dan tumbuh organisasi seperti Unitas Studiosorum Indonesiensis (USI) dan Bataviasche
Studentcorps (BSC).
Jepang mulai menduduki Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak itu kedua sekolah kedokteran GH dan NIAS (Nederlands Indisch Arts School) di Surabaya ditutup.
Pada tahun 1943 keduanya disatukan dan pendidikan diadakan di Jakarta dengan nama Ika dai Gaku. Tempat pendidikannya di Salemba 6 juga. Karena banyaknya mahasiswa dari luar kota, didirikanlah asrama yang terletak di jalan Prapatan 10. Berbeda dengan GH, lama pendikan Ika Dai Gaku adalah 5 tahun. Selama zaman Jepang berhasil lulus dua angkatan tahun 1944 dan 1945. Hampir semua lulusan menjadi dokter militer dalam kesatuan PETA. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Salemba 6 dan CBZ berubah menjadi Pergoeroean Tinggi Kedokteran dan Roemah sakit Pergoeroean Tinggi. Dalam perjalanan sejarah pendikan kedokteran di Indonesia ini sempat berpindah tempat beberapa kali. Mula-mula ke Malang dan Klaten, kemudian pada tahun 1950 kembali ke Jakarta. Pada saat itulah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ditetapkan berdiri. Zaman Revolusi di Jakarta (1948) Rumah sakit dan Pergoeroean Tinggi Kedokteran sempat diambil alih pihak Belanda. Pihak Republik Indonesia tidak bisa menerima keadaan ini sehingga pihak tenaga pelaksana Dokter, Perawat dan tenaga administrasi termasuk para pasien meninggalkan Rumah sakit.
Bagaimana Salemba 6 dan RSCM (Diponegoro 71) saat ini ? Telah berubah banyak. Menyongsong akan dibangunnya Twin Tower di halaman dalam FKUI dan telah dibangunnya Rumah Sakit Kencana di ujung barat, Kita tidak mengenal lagi bagaimana CBZ dan STOVIA pada tahun 1919 dan 1920.
90tahun telah berlalu biarlah kenangan tetap melekat yang dapat mencitrakan sulitnya perjuangan, jatuh bangunnya dan geliat keras melawan tantangan dan cobaan dalam alam pendidikan dokter, penelitian kedokteran serta pelayanan yang memadai bagi rakyat Indonesia...
Foto atas: Penandatanganan Prasasti dan peletakan batu pertama oleh Nyonya Gubernur Jenderal Van Limburstirum.

GBPH Joyokusumo: Presiden Tak Pernah Belajar Sejarah

GBPH Joyokusumo: Presiden tak pernah belajar sejarah.
YOGYAKARTA –– Pakar politik pemerintahan Universitas Gadjah Mada, A.A.G.N. Arie Dwipayana, menilai pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bahwa sistem yang akan dianut pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tak mungkin monarki merupakan konsekuensi politik. “Suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah dengan pemilihan, bukan penetapan,” ujar Arie kepada Tempo kemarin. Tapi, katanya, pernyataan Presiden itu belum juga memberikan jawaban bagaimana posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Presiden dalam sambutan pembuka rapat kabinet terbatas di kantor Presiden kemarin menegaskan, sistem yang akan dianut pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mungkin monarki. “Tidak mungkin ada sistem monarki, yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi,” kata Presiden. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi, sehingga nilai demokrasi tak boleh diabaikan. Selain itu, ada perangkat sistem nasional, juga keistimewaan, yang harus dihormati di Yogyakarta dan implementasi nilai demokrasi untuk negeri. Hal ini secara implisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, katanya, keistimewaan tetap akan dipahami dari sejarah dan aspek lain yang memang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. “Harus tetap menampakkan dalam struktur pemerintah keistimewaan itu,”katanya. Arie Dwipayana mengatakan penilaian Presiden bahwa sistem monarki bertabrakan dengan demokrasi dan konstitusi terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab, kenyataannya, Inggris maupun negara Skandinavia, yang menggunakan sistem monarki, bisa hidup dalam demokrasi. “Jadi tak benar jika monarki tak bisa hidup dalam nilai-nilai demokrasi,”kata Arie. Menurut Arie, monarki perlu diterapkan dalam konteks Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat desain bagaimana monarki bisa diakomodasi dalam demokrasi. Semisal dengan membuat sistem monarki konstitusional, yakni menggabungkan warisan tradisi monarki sebagai simbol pengayom dengan demokrasi. Adapun GBPH Joyokusumo, adik kandung Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan pernyataan Presiden itu menunjukkan bahwa pemerintah saat ini, termasuk Presiden Yudhoyono, tidak pernah belajar sejarah. “Tapi hanya belajar sejarah elite Barat,” ujar Joyokusumo, yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar. Tapi, menurut dia, langkah Hamengku Buwono IX telah mengajarkan soal demokrasi ala Jawa, yaitu semua kebijakan bermanfaat bagi rakyat, bukan sistem. “Kalau demokrasi ala Soeharto berdasarkan sistem.” Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Janu Ismadi menegaskan, apa pun pernyataan Presiden, DPRD DIY tetap mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.“Ya, kami tidak bisa menerima pernyataan itu begitu saja,”kata Janu. Dewan berharap RUU Keistimewaan DIY bisa diselesaikan tahun ini, lantaran 2011 adalah masa berakhirnya perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY.“Pengawalan yang dilakukan DPRD DIY tidak lagi melalui pengiriman delegasi yang ketiga, melainkan melalui perwakilan DPR RI dari daerah pemilihan DIY,”katanya. Saat ini posisi draf RUUK masih di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
Foto: Lembaran Negara. Himpunan Undang2 1945, Koesnodiprodjo, Penerbit SK SENO Jakarta 1951.